- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi mahasiswa di gedung parlemen pada Jumat, 19 Juni 2026 malam.
- Audiensi membahas isu kelangkaan BBM, kenaikan harga Pertamax, program makan bergizi, serta kritik terhadap kualitas komunikasi pejabat negara.
- Dasco langsung menghubungi menteri dan kepala badan terkait untuk merespons tuntutan mahasiswa secara cepat dan transparan kepada publik.
Suara.com - Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik, mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membuka ruang diskusi bagi mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen, Jumat (19/6/2026) malam.
Menurutnya, sikap Dasco itu turut mengubah 'wajah' gedung DPR yang selama ini sering dicitrakan sebagai benteng eksklusif bagi para elite politik.
Bawono memberikan catatan penting mengenai perubahan gaya komunikasi politik pimpinan parlemen, yang dinilai lebih aspiratif dan langsung menyentuh substansi persoalan masyarakat.
"Gedung DPR selama ini diidentikkan dengan sikap eksklusivitas. Tapi Jumat malam kemarin, Dasco justru membuka pintunya untuk menerima aspirasi mahasiswa yang berdemonstrasi. Ini sangat menarik," kata Bawono, Sabtu (20/6/2026).
Bawono mengamati, dibukanya pintu kompleks parlemen pada malam hari untuk menerima audiensi mahasiswa, merupakan sebuah anomali positif.
Selama ini, kata dia, citra institusi legislatif cenderung tertutup terhadap tekanan massa di lapangan, namun kali ini pimpinan DPR justru menunjukkan sikap sebaliknya.
Substansi Berat: Dari BBM hingga Inkompetensi Pejabat
Audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis tersebut, tidak hanya sekadar pertemuan formalitas.
Berdasarkan pantauan, materi yang dibahas oleh mahasiswa bersama Dasco serta Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustopa, mencakup isu-isu krusial masyarakat urban maupun perdesaan.
Mahasiswa menyoroti fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang mulai terjadi di berbagai daerah, serta dampak berantai dari kenaikan harga Pertamax.
Selain itu, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah juga menjadi bahasan hangat.
Namun, yang paling menarik perhatian adalah kritik tajam mahasiswa mengenai kualitas komunikasi publik para pejabat negara yang dianggap tidak kompeten.
"Masalah kelangkaan BBM bersubsidi, kenaikan harga Pertamax dan program MBG dibicarakan. Tapi yang tak kalah penting adalah soal imkopetensi komunikasi publik pejabat negara juga didiskusikan," kata dia.
Gaya Komunikasi Dasco: 'Lobi Langsung' di Depan Mahasiswa
Salah satu momen yang dianggap sebagai terobosan dalam pola komunikasi legislatif-eksekutif adalah, ketika Dasco mengambil langkah taktis di tengah audiensi.
Dasco tidak sekadar mencatat tuntutan tersebut di atas kertas, namun langsung menghubungkan perwakilan mahasiswa dengan pembuat kebijakan terkait melalui sambungan telepon.
Dasco secara spontan menelepon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.
Langkah ini memberikan kesempatan bagi suara pemerintah untuk hadir dan didengar langsung oleh para demonstran di dalam ruang rapat DPR.
"Saat beraudiensi, Dasco menelepon Bahlil dan Nanik guna menghadirkan suara pemerintah secara langsung. Ini adalah terobosan menarik yang mendobrak pintu birokrasi," kata Bawono.
Pengejawantahan Fungsi Representasi
Bawono Kumoro menilai, aksi Dasco dan Saan Mustopa yang bersedia turun ke jalan dan naik ke atas mobil komando setelah audiensi usai adalah bentuk transparansi yang nyata.
Hal ini menunjukkan pimpinan DPR ingin memastikan pesan yang disampaikan di dalam ruangan, tidak mengalami distorsi saat sampai ke massa aksi yang bertahan di luar gerbang.
"Setelah audiensi, pimpinan DPR RI tidak berhenti ruang rapat. Tapi turun ke jalan menemui massa masih bertahan di luar gerbang dan naik ke atas mobil komando memberikan penjelasan secara langsung hasil pertemuan telah usai di ruang rapat DPR RI," jelas peneliti senior tersebut.
Menurut Bawono, publik harus melihat fenomena ini sebagai langkah maju bagi demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan, apa yang dilakukan pimpinan DPR tersebut merupakan bukti fungsi perwakilan rakyat mulai berjalan sesuai koridornya, di mana aspirasi publik tidak lagi diabaikan begitu saja.
"Yang terjadi hari Jumat malam kemarin itu penting dibaca bukan sebagai basa-basi pimpinan DPR, melainkan bentuk pengejawantahan fungsi legislatif sebagai lembaga perwakilan. Di mana dituntut untuk mampu bersikap aspiratif atas berbagai tuntutan kelompok-kelompok di masyarakat," tegasnya.
Langkah menyambungkan langsung tuntutan mahasiswa kepada kementerian terkait dianggap sebagai cara efektif untuk memotong birokrasi yang lamban.
"Aspirasi tidak ditampung untuk kemudian didiamkan dalam laci birokrasi, melainkan langsung disambungkan kepada pihak berwenang, apakah itu menteri ataupun kepala lembaga terkait," tutup Bawono Kumoro.