REGIONAL:
- Deddy Sitorus menegaskan partainya konsisten menjadi penyeimbang pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusional di DPR.
- Deddy mengkritik partai koalisi pemerintah karena menuduh PDIP bermain politik dua kaki yang dianggap tidak etis dan mengada-ada.
- Ia menyarankan partai koalisi fokus memperbaiki kinerja internal daripada mencampuri urusan rumah tangga PDIP maupun menciptakan kegaduhan politik.
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah partai politik koalisi pemerintah yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai penyeimbang.
Deddy menilai, serangan yang menyebut PDIP bermain "politik dua kaki" adalah sikap yang mengherankan, tidak pada tempatnya, dan tidak etis.
Ia menegaskan, bahwa posisi PDI Perjuangan sudah sangat jelas berdasarkan mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional melalui DPR RI.
"Ini bukan sikap ambigu. PDI Perjuangan konsisten menjalankan mandat Rakernas. Justru saya bertanya, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan kami? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).
Secara spesifik, Deddy menyentil Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Ia menyarankan agar kedua partai tersebut lebih fokus membenahi internal mereka sendiri daripada mencampuri urusan rumah tangga PDI Perjuangan.
"Saya sarankan partai seperti NasDem dan Demokrat fokus mengurus partainya sendiri yang sedang digerogoti. Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," tegasnya.
Ia juga menambahkan, jika ada partai di dalam koalisi yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, sebaiknya mereka yang mengundurkan diri dari pemerintahan ketimbang menyeret-nyeret nama PDIP.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memerlukan fungsi pengawasan yang kuat di legislatif.
Menurutnya, tugas DPR bukan sekadar menjadi pendukung program pemerintah atau "tukang stempel" kebijakan eksekutif.
Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?.
Ia menekankan bahwa saat ini rakyat lebih ingin melihat partai politik bekerja menyelesaikan masalah nyata seperti harga BBM, tarif listrik, bansos, hingga persoalan pangan dan ekonomi, ketimbang menciptakan kegaduhan politik.
"Rakyat ingin melihat partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh. Pemilu masih jauh. Jangan cari kambing hitam untuk kegalauan kalian. Kalau mau cari kurban, ya pas Lebaran kemarin," imbuhnya.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan tetap tegak pada pendiriannya sebagai penyeimbang yang konstruktif.
PDIP kata dia, berkomitmen untuk terus mengkritik secara bertanggung jawab dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi.
"Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan," pungkasnya.
TERPOPULER
