- Cak Imin mengkritik kepemimpinan PBNU saat ini sebagai periode paling mundur menjelang Muktamar ke-35 pada Agustus 2026.
- Cak Imin menyoroti keterlibatan PBNU dalam politik praktis yang dianggap menyimpang dari fungsi organisasi sebagai wadah kultural pemersatu.
- Ia mendesak perbaikan manajemen organisasi dengan memastikan PBNU bersih dari politisi aktif demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama.
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, melontarkan kritik tajam terhadap kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini.
Menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, Cak Imin menyebut kepemimpinan PBNU periode ini sebagai yang paling mundur dan gagal sepanjang sejarah organisasi tersebut.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Cak Imin melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (21/6/2026) dan dipertegas dalam kembali ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menyoroti adanya pergeseran nilai di tubuh PBNU yang dinilainya mulai terjebak dalam kepentingan politik praktis.
"Ini ngomong jujur ya, PBNU periode ini adalah PBNU yang paling mundur dibanding yang lain. Itu keprihatinan semua pihak, tapi hanya Muhaimin yang berani ngomong," ujar Cak Imin.
Cak Imin menekankan bahwa esensi dasar Nahdlatul Ulama adalah organisasi kultural yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa, bukan panggung kompetisi politik yang penuh ketegangan.
Sebagai kader yang besar di lingkungan NU, Cak Imin menyatakan bahwa kritik pedasnya ini didasari oleh rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap organisasi.
Ia menginginkan adanya perubahan manajemen secara menyeluruh agar marwah NU tetap terjaga.

"Saya sebagai kader NU tidak ingin ada kemunduran di dalam pengelolaan PBNU. Ini sebagai rasa cinta saya agar terjadi perubahan manajemen menyeluruh. Supaya disadari ada perbaikan," jelasnya.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan Cak Imin adalah memastikan PBNU bersih dari politisi aktif.
"Saya ngomong bukan karena saya politisi, bukan. Karena saya adalah kader yang ingin ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab memperbaiki, sehingga salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silakan masuk partai, gitu," katanya.
Ia menilai aturan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah ada dalam internal organisasi, namun yang menjadi masalah utama adalah rendahnya ketegasan dalam implementasi aturan tersebut.
Sebetulnya aturannya ada, cuman ketegasan sikap (yang kurang).
Sebelumnya, Cak Imin, mengeluarkan pernyataan tegas terkait dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (21/6/2026), ia menekankan pentingnya menjaga marwah NU sebagai organisasi kultural yang mengedepankan persatuan, bukan sebagai panggung kompetisi politik yang penuh ketegangan.
"NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu,” tulis Cak Imin.
Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang dinilai membawa kepentingan politik praktis ke dalam tubuh organisasi.
Ia meminta agar oknum-oknum yang tidak sejalan dengan nilai dasar NU tersebut segera ditertibkan.
"Yang main-main di NU keluarkan aja. Yang berpolitik silakan di partai aja. NU itu lesehan dan menyatu tanpa ketegangan,” tegasnya dalam unggahan yang sama.