REGIONAL:
- Boni Hargens mendesak pemerintah untuk lebih responsif dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebijakan publik.
- Dialog persatuan nasional di Jakarta pada 22 Juni 2026 menekankan pentingnya mengakhiri polarisasi untuk menjaga stabilitas negara saat ini.
- Pemerintah menuai apresiasi atas penegakan hukum tegas terhadap oknum korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
Suara.com - Pengamat Politik, Boni Hargens, meminta agar pemerintah memperbesar telinga, agar bisa mendengarkan keluhan masyarakat bila ada kebijakan yang tidak menyenangkan rakyat.
“Pemerintah juga harus perbesar telinga untuk mendengar dan juga harus merespons dengan cepat,” kata Boni, dalam Dialog Persatuan Nasional yang digelar Indonesia Milenials Center, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Saat ini, lanjut Boni, masyarakat perlu bersatu dan tidak terpolarisasi atas pro-konta kebijakan pemerintah saat ini.
“Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu. Nah, maka kita butuh persatuan nasional, konsolidasi segala elemen,” jelasnya.
Disisi lain, lanjut Boni, pemerintah juga harus merespons kehendak rakyat agar terciptanya keselarasan.
“Karena sebetulnya kan niat pemerintah itu sangat baik di dalam banyak program, seperti MBG dan sebagainya. Tetapi ada pelaksanaan yang menurut masyarakat itu bermasalah, lalu mereka menyampaikan protes,” jelasnya.
"Nah, dalam hal seperti ini memang komunikasi itu sangat penting," katanya menambahkan.
Contoh konkret yang dilakukan pemerintah saat ini yakni mencopot eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs usai terbukti melakukan korupsi dan mark up pengadaan.
“Dan langkah pemerintah sudah luar biasa melakukan penegakan hukum, menangkap beberapa oknum yang memang terlibat di dalam penyalahgunaan program MBG ini dan kita apresiasi itu,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Millenials Center, Yerikho Menurung, mengingatkan pentingnya mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan persatuan nasional.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan bisa tercapai tanpa adanya persatuan yang kuat.
"Karena kita anggap untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, butuh persatuan nasional. Karena sudah termaktub di dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan itu kita harus menerapkan secara radikal,” tandasnya.
TERPOPULER
