REGIONAL:
Dalam banyak kasus, masyarakat yang hidup dalam kondisi paling rentan justru memiliki keterbatasan untuk berpindah.
Biaya transportasi, minimnya informasi, ketidakpastian pekerjaan, hingga tidak adanya tempat tinggal di wilayah tujuan membuat sebagian orang memilih bertahan meskipun menghadapi risiko yang tinggi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya persoalan pilihan, tetapi juga persoalan akses dan kemampuan.
Karena itu, melihat migrasi iklim hanya sebagai perpindahan massal akibat bencana berisiko menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks.
Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada perpindahan
Para peneliti menilai bahwa tantangan ke depan bukan hanya mengelola perpindahan penduduk, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk tetap hidup secara aman dan layak di tempat asal mereka.
Hingga saat ini, belum ada kerangka internasional yang benar-benar terpadu untuk menangani mobilitas akibat perubahan iklim.
Karena itu, para ahli mendorong agar prinsip keadilan iklim mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan.
Tujuannya bukan hanya menyiapkan respons ketika masyarakat terpaksa berpindah, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptasi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan bahwa perubahan iklim tidak memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
Pada akhirnya, perubahan iklim memang dapat mengubah pola migrasi. Tetapi keputusan untuk pergi—atau tetap bertahan, lebih sering ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kehidupan sehari-hari manusia.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER
