Dasco Pimpin Rapat Bareng Pemerintah dan Buruh, Antisipasi Badai PHK

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad gerak cepat menginisiasi rapat koordinasi tingkat tinggi, untuk membahas mitigasi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.

Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi ekonomi global dan domestik yang dinilai membutuhkan penanganan khusus terhadap perlindungan tenaga kerja.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026) tersebut, dihadiri oleh jajaran petinggi eksekutif dan legislatif.

Selain Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Kehadiran tokoh-tokoh buruh seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan pemerintah serius dalam mendengar aspirasi langsung dari akar rumput.

Sinergi DPR dan Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi

Dalam konferensi pers seusai pertemuan tertutup tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mencegah terjadinya gejolak di sektor ketenagakerjaan.

DPR RI memandang, pencegahan PHK bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat industri.

"Kami rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK. Ada Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, ada menaker, Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan desk Tenaga Kerja Polri dan Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal" kata Dasco.

Kehadiran Satgas Mitigasi PHK diharapkan dapat menjadi instrumen deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang tengah mengalami kesulitan finansial atau operasional, yang berujung pada pengurangan karyawan.

Dasco menambahkan, komunikasi transparan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh menjadi kunci utama dalam melewati fase kritis ini.

Pemetaan Perusahaan: Menemukan Akar Masalah PHK

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, mengapresiasi inisiatif DPR RI dalam memfasilitasi diskusi krusial ini.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang paling rentan terdampak.

Langkah strategis yang disiapkan mencakup evaluasi terhadap kebijakan industri, ketersediaan insentif bagi perusahaan agar tetap mampu mempertahankan karyawannya, hingga program skilling dan reskilling jika PHK memang tidak dapat dihindari.

Prasetyo menegaskan, fokus utama satgas adalah mencari solusi agar operasional perusahaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Kami hari ini difasilitasi Pak Dasco untuk diskusi beberapa hal, terutama adanya informasi sejumlah perusahaan berpotensi PHK. Kami berkoordinasi, memetakan perusahaan apa saja, masalahnya apa, sehingga nanti ada langkah mitigasinya," kata Prasetyo Hadi.

Pemetaan ini menjadi krusial, mengingat karakteristik masalah di setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang terdampak oleh disrupsi teknologi, penurunan daya beli, hingga masalah bahan baku.

Dengan pemetaan yang akurat, intervensi kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Satgas Mitigasi PHK diharapkan bisa lebih tepat sasaran.

Keterlibatan Said Iqbal dan Andi Gani dalam rapat ini, memberikan sinyal positif bagi para pekerja bahwa suara mereka diakomodasi dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

Peran Desk Tenaga Kerja Polri juga disinggung dalam koordinasi ini, sebagai upaya memastikan bahwa proses transisi atau penyelesaian sengketa industrial berjalan sesuai koridor hukum dan tetap kondusif bagi iklim investasi.

Melalui koordinasi intensif, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar angka pengangguran tidak melonjak tajam.

Langkah mitigasi yang dipimpin oleh Dasco dan tim diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi jutaan buruh di seluruh pelosok negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.