Cegah Badai PHK Akibat Harga Gas, Dasco Pastikan Pemerintah Berpihak pada Buruh

Suara.com - Pimpinan DPR RI bersama Pemerintah dan perwakilan serikat buruh menggelar rapat koordinasi strategis guna membahas langkah mitigasi terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang membayangi sektor industri terutama akibat harga gas industri yang melonjak.

Rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, pada Jumat (26/6/2026) ini sekaligus menandai aktifnya Satgas Mitigasi PHK yang kini dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan menyelaraskan langkah antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pekerja.

"Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK. Rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas, Menaker, Presiden Serikat Pekerja Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang kini menjabat sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, menyatakan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi melakukan PHK serta mengidentifikasi akar permasalahannya.

"Kami berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah mitigasi," kata Prasetyo.

Selain pemetaan, Prasetyo mengungkapkan adanya kendala serius pada suplai gas industri yang menghambat operasional sektor manufaktur.

Menindaklanjuti arahan Presiden, pihaknya berjanji akan mengambil keputusan strategis dalam waktu dekat.

"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kita segera mencari jalan keluar. Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan sektor industri yang membutuhkan gas dapat berjalan sebagaimana mestinya," tambahnya.

Sementara itu dalam kesempatam yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan gambaran mengkhawatirkan mengenai kondisi di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa salah satu perusahaan, PT Granitog, baru saja mengumumkan PHK terhadap seluruh pekerjanya tiga hari yang lalu.

"Situasi sangat kritis. Ada 55.000 pekerja sudah terancam di depan mata dan satu perusahaan sudah tutup. Selain itu, masalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga menyimpan potensi PHK bagi 150.000 pekerja lainnya," ungkap Andi Gani.

Andi menjelaskan, bahwa penunjukan Mensesneg sebagai Ketua Satgas merupakan permintaan dari pimpinan buruh agar komunikasi lintas sektoral kementerian dapat berjalan lebih efektif.

Ia pun mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menangani masalah gas industri dan RKAB.

"Kami pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB untuk menyelamatkan situasi ini," pungkasnya.