Menang Lawan Bank Mega, Derek Prabu Maras Incar Transparansi Aset Triliunan yang Raib

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan secara resmi memenangkan Derek Prabu Maras dalam perkara nomor 1026/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel.

Putusan itu menjadi babak baru dalam sengketa panjang yang melibatkan aset bernilai fantastis. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan bahwa 38 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa adalah sah milik pribadi Derek Prabu Maras, bukan milik pihak lain.

Kemenangan di babak pertama ini disambut baik oleh tim kuasa hukum, namun mereka menilai perjuangan masih panjang. Pasalnya, terdapat indikasi kejanggalan besar dalam proses eksekusi aset oleh pihak kreditur.

Guna menuntut transparansi dan pengembalian sisa penjualan aset yang ditaksir mencapai nilai triliunan rupiah, pihak Derek resmi melayangkan dua gugatan baru dengan nomor perkara 549/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. dan 551/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel.

Kuasa hukum Derek Prabu Maras, Yuli Yanti Hutagaol menjelaskan, bahwa posisi kliennya dalam kasus ini bukanlah sebagai debitur utama.

Derek hanya bertindak sebagai penjamin utang untuk PT Lekom Maras kepada Bank Mega. Hal ini menjadi poin krusial karena nilai aset yang dijaminkan jauh melampaui nilai utang yang ada.

Berdasarkan data hukum yang dipaparkan Yuli Hutagaol, merujuk pada putusan homologasi PT Lekom Maras nomor perkara 175/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. di PN Jakarta Pusat, total utang PT Lekom Maras dan PT Ratu Prabu Energi TBK hanya berada di kisaran Rp600 miliar.

Angka itu berbanding terbalik dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari 38 SHM milik Derek Prabu Maras yang mencapai triliunan rupiah.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan mengapa sisa nilai penjualan aset tersebut tidak dikembalikan kepada kliennya. Selain itu, proses peralihan aset gedung yang terkesan ditutup-tupi menjadi kecurigaan utama.

"Utangnya sesuai dengan homologasi PT Lekom Maras, Rp600 miliar-an. Hanya itu saja yang bisa Bank Mega ambil. Sisanya harus dikembalikan kepada Derek Prabu Maras. Kan sesimpel itu," ujar Yuli Hutagaol dalam keterangannya yang diterima, Jumat (26/6/2026).

Persoalan semakin pelik ketika pihak Bank Mega dinilai tidak kooperatif. Kuasa hukum menyayangkan tindakan bank yang sempat menarik kembali dokumen yang telah diunggah ke sistem pengadilan digital atau e-court.

"Dan yang lebih lucunya, di perkara 1002/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. Jakarta Selatan ini, majelis hakim meminta untuk mengupload di e-court segala dokumen. Dan apa yang dilakukan oleh Bank Mega? Di-take down dokumen tersebut. Kenapa, Bank Mega? Kenapa? Pak Derek selalu meminta secara baik-baik berikan segala dokumen yang sudah ditandatangani oleh Derek. Itu adalah hak Derek. Tapi tidak pernah diberikan. Ketika kami mengugat, sudah di-upload akan tetapi di-take down lagi sama dia," beber Yuli.

Dugaan Maladministrasi

Selain masalah sengketa aset dengan perbankan, Derek Prabu Maras juga menghadapi konflik internal di perusahaan yang ia besarkan.

Derek, yang memiliki latar belakang pendidikan internasional dan kurang fasih berbahasa Indonesia, diduga menjadi sasaran manipulasi. Ia disebut menandatangani berbagai dokumen penting tanpa diberikan draf terlebih dahulu dan tanpa pendampingan kuasa hukum.

Tragisnya, setelah menyerahkan aset pribadinya demi menyelamatkan perusahaan, Derek justru didepak dari kepengurusan PT Lekom Maras dan PT Ratu Prabu Energi TBK.

Pemecatan ini dinilai cacat hukum karena tidak melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Beliau sudah menolong PT Lekom Maras untuk menyelamatkan perusahaan akan tetapi apa yang dilakukan oleh PT Lekom Maras? Beliau dipecat tanpa undangan RUPS tanpa kesempatan untuk membela diri dan yang paling parahnya Ratu Prabu Energi TBK adalah perusahaan publik dan ketika pemecatan itu dilakukan harus dilakukan oleh notaris yang terdaftar di OJK tapi apa yang dilakukan oleh PT Lekom Maras? Memecat Derek Prabu Maras dilakukan oleh notaris yang tidak terdaftar di OJK dan Pak Derek tidak dibayar gajinya, dipecat, asetnya diambil jadi kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya," beber Yuli lagi.

Menghadapi rentetan kejanggalan ini, tim kuasa hukum yang terdiri dari Yuli Hutagaol, Perry Cornelius Sitohang, Yaohan Putera, dan rekan sejawat lainnya, mengambil langkah agresif.

Mereka telah melayangkan 8 Laporan Polisi (LP) terkait dugaan pemalsuan dokumen, termasuk surat pernyataan pinjam nama (nominee) yang muncul dalam perkara sebelumnya.

Yuli Hutagaol juga memberikan peringatan keras kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Ia meminta instansi tersebut untuk transparan dan berani membuka warkah atau berkas asal-usul 38 SHM milik kliennya di persidangan mendatang.

"Saya juga mohon kepada BPN Jakarta Selatan agar hadir di dalam perkara 549/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. PN Jakarta Selatan karena ini SHM milik pribadinya Derek Prabu Maras saat itu BPN di dalam perkara kami yang sebelumnya di 1002 tersebut BPN tidak hadir. BPN nya ngumpet jadi saya mohon kepada BPN Jakarta Selatan untuk hadir dan membuka warkah 38 SHM milik Derek Prabu Maras," ujar dia.

Langkah hukum ini diharapkan mendapat pengawasan ketat dari Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Tujuannya, agar persidangan perkara nomor 549 dan 551 di PN Jakarta Selatan berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun.

"Keadilan mungkin datangnya terlambat, tapi keadilan tidak pernah salah alamat. Dan langkah pertama ini kita menang. Dan kami berharap langkah-langkah kedepannya mendapatkan titik baik. Dan semoga Tuhan menolong kami," pungkas Yuli Hutagaol.