Pakar UGM Nilai Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi Salah Arah

Suara.com - Dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Subarsono, menyoroti pendekatan ala militeristik yang digunakan bagi para manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Apalagi kini tercatat sudah ada 5 korban meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).

Menurutnya, tanggung jawab utama manajer justru berada pada aspek pengelolaan organisasi dan bisnis koperasi. Sehingga tidak berkaitan dengan pelatihan melalui baris-berbaris, apel, lari hingga penggunaan senjata.

"Mereka bertanggung jawab untuk mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota," kata Subarsono, Senin (29/6/2026).

"Sedang dalam dunia militer terjemahan disiplin bisa berbeda, misalnya ikut apel pagi tepat waktu, tunduk pada perintah atasan, dan tidak salah dalam berbaris," tambahnya.

Pelatihan yang lebih relevan semestinya berfokus pada tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, perencanaan strategis hingga pemasaran digital.

Ada pun implikasi besar yang terjadi ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, kata Subarsono, bisa berdampak pada lunturnya demokrasi dalam koperasi. 

Penggunaan pendekatan militer dalam berbagai program sipil, terutama dalam KDMP dinilai sebagai kebijakan yang salah arah. Pasalnya, koperasi merupakan organisasi sipil yang mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi anggota dan musyawarah. 

Sedangkan, organisasi militer memiliki budaya sistem komando, komunikasi satu arah dan absennya budaya dialog. 

"Ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada potensi akan menggunakan pendekatan militer dalam tata kelola koperasi, dan menggeser budaya demokrasi ke arah sistem komando, komunikasi satu arah, jauh dari partisipasi dan hilangnya budaya dialog," tandasnya.

Selain itu, ia tak menyebut sangat mungkin inovasi yang dihasilkan oleh koperasi pun berkurang. Pasalnya manajer terjebak pada SOP yang sudah baku dan hanya sekadar mengejar target. 

Pegawai serta anggota jadi enggan menyampaikan ide baru sebab ruang dialog hilang diganti dengan sistem komando. 

Berbagai kasus pendirian KDMP di lokasi yang tidak tepat, seperti di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau di perbukitan atau bahkan di tengah hutan sebagai bukti tidak adanya dialog antara pemegang otoritas KDMP dengan warga setempat. 

"Masyarakat hanya dipandang sebagai obyek dalam kehadiran proyek KDMP sehingga publik tidak akan merasa memiliki," tegasnya.

Bagi Subarsono, lima kematian peserta latsarmil menjadi alasan yang sangat kuat untuk menghentikan model pelatihan tersebut dan mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh. 

Pihaknya mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan para pelaku koperasi, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun model pelatihan yang lebih tepat. 

Menurutnya, otoritas pelatihan manajer KDMP semestinya berada di bawah Kementerian Koperasi bukan Kementerian Pertahanan atau TNI. Meski memang tetap terbuka peluang kolaborasi dengan kementerian lain sesuai bidang keahlian.

Subarsono menilai bahwa publik akan lebih menghargai kebijakan baru, yakni desain baru pelatihan daripada pemerintah tetap bersiteguh pada kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada pemerintah. 

"Luka batin keluarga korban khususnya dan publik pada umumnya akan terobati ketika mendengar bahwa pemerintah bersedia melahirkan kebijakan inovasi pelatihan," ujarnya.