REGIONAL:
- Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai payung hukum perlindungan bagi pengemudi transportasi daring di Indonesia.
- Kebijakan tersebut menetapkan penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
- Koalisi Ojol Nasional menekankan pentingnya pengawasan ketat pemerintah terhadap aplikator agar aturan tersebut terlaksana dengan konsisten.
Penurunan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup para driver secara signifikan di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang semakin tinggi.
Implementasi Konsisten Menjadi Kunci
Meskipun regulasi ini telah disahkan, tantangan besar berikutnya terletak pada pengawasan di lapangan.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Poltak Agustinus Sinaga, menekankan sebuah aturan hanya akan menjadi macan kertas jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan dari pihak aplikator.
Poltak menegaskan, sinergi antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi harus terjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.
"Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network menegaskan, keberhasilan perpres ini tidak hanya ditentukan oleh lahirnya regulasi, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten dan berpihak kepada para pekerja transportasi online sebagai mitra aplikator," tegas Agustinus.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lepas tangan setelah aturan ini diberlakukan. Pengawasan terhadap perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online harus dilakukan secara berkala, guna memastikan aturan potongan maksimal 8 persen dan jaminan perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh para driver di setiap sudut kota.
"Ada catatan penting yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu harapan agar pemerintah tetap ada dalam menjaga ekosistem kemitraan antara aplikator dan para driver ojol," tambah Poltak.
TERPOPULER
