Demokrat Warning 'Agenda Terselubung' di RUU Pemilu, Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden!

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, mengingatkan potensi adanya "akal-akalan" dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Ia menilai rekayasa konstitusi atau constitutional engineering bisa digunakan untuk tetap membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sistem pemilu.

Benny pun meminta kelompok masyarakat sipil mengawal secara ketat pembahasan RUU Pemilu agar tidak melahirkan aturan yang justru mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpin.

"Teman-teman civil society penting sekali untuk melakukan pengawalan, pengawasan, dan mengkritisi sejumlah pasal penting. Pemilu itu adalah wujud kedaulatan rakyat. Rakyat harus diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih pemimpin, tidak boleh ada pembatasan," ujar Benny dalam diskusi yang disiarkan melalui akun YouTube FISIP UIN Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut Benny, hakikat pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap aturan yang membatasi pilihan rakyat harus dipertanyakan.

Salah satu yang disorot adalah ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR. Menurutnya, syarat tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Ia mengkritik penggunaan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya sebagai syarat mengajukan calon presiden pada pemilu berikutnya.

"Di mana akal sehatnya? Hasil pemilu lima tahun lalu dipakai sebagai syarat mengajukan calon presiden sekarang. Bagaimana kalau partai peserta pemilu lalu tidak maju lagi sekarang? Ini aneh. Hukum itu adalah akal sehat," tegasnya.

Benny menilai putusan MK mengenai pemilu serentak semestinya menjadi dasar untuk menghapus presidential threshold dan mengembalikan syarat pencalonan pada constitutional threshold, yakni ambang batas yang sesuai dengan konstitusi.

Namun, ia menangkap adanya wacana untuk tetap mempertahankan pembatasan pencalonan dengan dalih efisiensi atau mencegah banyaknya kandidat presiden.

"Ada isu berkembang akan dibuat constitutional engineering. Intinya tetap dilakukan pembatasan dengan alasan efisiensi atau takut gaduh kalau banyak calon. Apa urusannya efisiensi dengan mandat konstitusi? Harusnya kita desain ulang agar tidak melanggar prinsip konstitusi dan menjamin rakyat punya banyak pilihan pemimpin berkualitas," ungkap Benny.

Selain substansi aturan, Benny juga menyoroti waktu pembahasan RUU Pemilu.

Ia khawatir pembahasannya sengaja dilakukan menjelang tahapan pemilu sehingga masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami khawatir ada agenda membahas undang-undang ini di waktu yang sangat mepet. Tujuannya supaya tidak ada waktu bagi rakyat untuk mengajukan judicial review dan MK tidak punya waktu untuk menguji serta membatalkannya," pungkasnya.