Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, komitmen pemerintah untuk terus menjaga amanah konstitusi terkait pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Tanggapan ini merupakan jawaban langsung atas pandangan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan (PDIP), fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyoroti pelaksanaan kewajiban belanja negara (mandatory spending) di sektor pendidikan.

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut dialokasikan melalui tiga pilar belanja utama, yakni:

1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Transfer ke Daerah (TKD)
3. Pembiayaan Pendidikan

Pemerintah, lanjut Menkeu, terus berupaya mengoptimalkan penyerapan dan realisasi anggaran agar dampak pembangunan di sektor pendidikan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Ia menyebut tren realisasi anggaran pendidikan menunjukkan arah yang positif dari tahun ke tahun.

"Realisasi anggaran pendidikan terus meningkat. Pada tahun 2025, realisasinya mencapai 19,1 persen dari total belanja negara. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi yang lebih optimal dan semakin membaik guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia," tambahnya.