REGIONAL:
- Amnesty International menyoroti tewasnya warga sipil Melkiana Dwitau akibat konflik bersenjata antara aparat dan TPN-PB di Papua.
- Usman Hamid mendesak pemerintah menghentikan pengerukan kekayaan alam yang memicu kekerasan serta beralih menggunakan pendekatan dialog damai.
- Pemerintah diminta transparan mengusut keterlibatan aparat dalam berbagai kasus kekerasan agar keadilan bagi masyarakat Papua dapat terwujud.
Suara.com - Amnesty International Indonesia menanggapi maraknya kasus kekeresan dalam konflik di Papua. Yang terbaru, seorang ibu hamil Melkiana Dwitau yang tewas tertembak peluru akibat perseturuan aparat Indonesia dan TPN-PB.
Direktur Ekstekutif Usman Hamid mengatakan, cara pandang ekonomi ekstraktif di Papua harus dihentikan. Karena sejauh ini hal tersebut justru menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat.
"Harus dihentikan itu pengerukan kekayaan alam yang merusak dan mendatangkan bencana. Dan seringkali dijalani dengan bentuk kekerasan," kata Usman saat ditemui Suara.com pada Kamis (16/7/2026).
Untuk mengangani persoalan, Usman menyarankan pemerintah seharusnya menerapkan pendekatan secara dialog ketimbang pendekatan keamanan.
Sebab pendeketan keamanan justru menyebabkan korban yang terus berjatuhan.
"Kita punya pengalaman di Aceh," katanya.
Selain itu seharusnya pemerintah dapat transparan untuk membuka kasus-kasus mekerasan yang melibatkan aparat.
Ia bercerita soal temuan Tim Gabungan Pencari Fakta mengenai kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani justru melibatkan tokoh militer sebagai pelaku.
"Selama kasus tidak ada yang dibongkar, yakinlah pasti aparat yang terlibat," tambahnya.
Oleh karenanya, yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah kemampuan dan untuk mendengar kemauan masyarakat asli Papua. (Reporter: Alif Bintang)
TERPOPULER