REGIONAL:
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan kebutuhan penguatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Ketua TAPPD Kota Banjar Bintang mengatakan pemerintah daerah ingin memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Banjar selama ini ditopang oleh kombinasi bantuan sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Karena itu, Banjar mengusulkan penambahan penerima PKH sekaligus intervensi PPSE bagi warga yang masih produktif.
“Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka,” ujar Bintang.
Kepala Pusdatin Kesos Joko Widiarto menjelaskan kuota nasional PKH bersifat terbatas dan tidak seluruh keluarga pada Desil 1 hingga 4 otomatis menjadi penerima. Namun, pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan warga yang memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation.
“Secara nasional kuota PKH itu 10 juta. Satu desil saja isinya sekitar sembilan juta. Jadi PKH sebenarnya hanya cukup untuk Desil 1 dan sebagian Desil 2. Kalau ada yang putus dan memenuhi syarat, silakan diusulkan melalui SIKS-NG,” ujar Joko.
Ia menambahkan, jalur yang lebih tepat untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga produktif adalah melalui PPSE.
“Kalau mau mengurangi tingkat pengangguran terbuka, jalannya ya PPSE, Pak,” katanya.
Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menyampaikan bahwa asesmen awal telah dilakukan terhadap 61 keluarga di Kota Banjar.
“Sudah asesmen 61 KPM, Pak. Tetapi belum disalurkan, baru tahap asesmen,” ujar Radik.
Agus Jabo meminta proposal PPSE Kota Banjar segera ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan filantropi apabila kuota APBN terbatas.
“Kita ingin perubahan, tidak hanya bansos tetapi pemberdayaan. Kalau kuota PPSE masih ada, kita intervensi. Kalau terbatas, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan atau filantropi,” kata Agus Jabo.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari menyampaikan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 6 hektare, dilengkapi akses listrik dan air, serta jalan menuju lokasi yang sedang dibangun pemerintah daerah.
Namun, hasil penilaian awal menyebut karakter tanah lokasi tersebut sebagai lahan gambut sehingga memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut kepada Kementerian PU.
“Penduduk kami sekitar 45 persen berada di Desil 1 sampai Desil 5. Kami sangat berharap lokasi ini bisa dimasukkan dalam tahap ketiga,” ujar Tantawi.
Herman mengatakan catatan PU memang menyebut lokasi tersebut sebagai lahan gambut. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan teknis mengenai kondisi tanah dan kesiapan pembangunan.
“Penilaian PU itu lahannya gambut. Ini perlu diyakinkan ke PU, karena kalau gambut proses pematangannya agak lama,” ujar Herman.
Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera melengkapi penjelasan teknis agar usulan tersebut dapat dibahas kembali sebelum daftar pembangunan tahap berikutnya ditetapkan.
Selain Sekolah Rakyat, Indragiri Hilir juga menyampaikan persoalan warga miskin yang meninggal akibat diterkam buaya atau harimau saat mencari nafkah di wilayah pesisir dan perkebunan.
“Di tempat kami sering terjadi warga meninggal diterkam harimau atau buaya. Mereka adalah orang-orang miskin yang bekerja mencari ikan atau udang di pantai,” ujar Tantawi.
Masryani Mansyur menjelaskan kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam berupa konflik satwa liar dengan manusia.
“Ini masuk bencana non-alam, Pak, yaitu konflik dengan satwa liar. Kalau diterkam buaya atau harimau, itu masuk konflik satwa liar dengan manusia,” kata Masryani.
Kemensos akan mempelajari lebih lanjut mekanisme perlindungan dan bantuan setelah pemerintah daerah menyampaikan data serta usulan resmi sesuai ketentuan.
Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta seluruh pemerintah daerah menjaga komunikasi dengan unit teknis Kemensos agar usulan tidak berhenti pada pembahasan.
“Nanti segera ditindaklanjuti. Kalau proposalnya ada, programnya ada, dan kuotanya tersedia, tentu kita proses. Perintah Presiden jelas, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah supaya kemiskinan bisa secepatnya diselesaikan bersama-sama,” katanya. ***
TERPOPULER