Mutasi Massal ASN Dicurigai Berkaitan dengan Bocornya Dokumen Perjalanan Menteri PU

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga bahwa mutasi massal aparatur sipil negara (ASN) yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terjadi karena bocornya dokumen perjalanan Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat.

Pasalnya, dalam dokumen tersebut, terungkap adanya nama anak dan istri Dody yang menjadi bagian dari rombongan perjalanan Dody.

“Mutasi ASN di Kementerian PU patut diduga berhubungan dengan bocornya Dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU, Dody Hanggodo ke Amerika Serikat bocor di media sosial dimana istri dan anaknya turut serta dalam perjalanan tersebut,” kata Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW Nisa Zonzoa dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (18/7/2026).

Dia mengakui bahwa mutasi ASN memang kewenangan Dody sebagai menteri. Namun, Nisa menegaskan bahwa mutasi tersebut harus dilakukan dengan sistem meritokrasi. Jika tidak, patut diduga ada upaya pembungkaman dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu, ICW menilai pemerintah perlu memastikan proses mutasi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya tindakan balasan terhadap ASN yang mengungkap dugaan penyimpangan.

ICW juga menegaskan perlindungan terhadap whistleblower merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. 

Tanpa perlindungan yang memadai, lanjut Nisa, ASN akan enggan melaporkan dugaan pelanggaran karena khawatir terhadap dampak pada karier maupun tekanan lainnya.

“Apabila ASN merasa melapor justru berisiko terhadap kariernya, maka potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan akan semakin sulit terungkap. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan budaya integritas di birokrasi,” tegas Nisa.

Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian negara (BKN) juga perlu memastikan proses mutasi tetap berpedoman pada meritokrasi, mengevaluasi apabila terdapat indikasi tindakan balasan terhadap pelapor, serta memperkuat mekanisme perlindungan whistleblower di lingkungan ASN.

“ntegritas birokrasi tidak hanya dibangun dengan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga dengan melindungi ASN yang berani melaporkan dugaan penyimpangan,” ujar Nisa.

“Menteri PU Dody Hanggodo, sebaiknya berhenti memberikan pernyataan yang arogan karena akhirnya memberikan kesan defensif dan berbuat sewenang-wenang,” tandas dia.

Menteri Dody Hanggodo sebelumnya membeberkan alasan mendasar di balik kebijakan perombakan jabatan secara besar-besaran di instansi yang dipimpinnya.

Di samping tujuan penyegaran struktural yang lazim dilakukan, keputusan ini diambil setelah ditemukannya ribuan ASN di lingkungan Kementerian PU yang diduga kuat terlibat dalam pusaran transaksi judi online serta praktik kecurangan absensi elektronik.

Dody memaparkan, berdasarkan laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diperkirakan ada 6.000 pegawai Kementerian PU yang terdeteksi melakukan aktivitas transaksi judi online.

Di luar persoalan tersebut, penelusuran internal juga mengidentifikasi sekitar 4.000 pegawai yang bermasalah dalam pemanfaatan sistem absensi digital. Rangkaian temuan inilah yang melandasi langkah Kementerian PU untuk mengencangkan sistem pengawasan internal sekaligus melakukan rotasi jabatan.

Dody mengakui bahwa tindakan indisipliner selama ini terkesan sulit dijerat akibat longgarnya pengawasan serta adanya faktor kedekatan personal yang kental antarsejawat.

Apabila dikomparasikan dengan keseluruhan jumlah ASN di Kementerian PU yang saat ini mencapai kisaran 38.600 pegawai, maka persentase pegawai yang terindikasi tersangkut transaksi judi online berdasarkan data PPATK tersebut menyentuh angka sekitar 15 persen.

Meski begitu, Dody belum menjabarkan secara terperinci mengenai akumulasi nilai transaksi, rentang waktu pemantauan dari PPATK, maupun status hukum terkini dari pemeriksaan 6.000 pegawai tersebut.

Selain perkara judi online, Dody menyoroti secara tajam tindakan manipulasi absensi digital yang diperkirakan menjerat 4.000 pegawai. Jumlah ini setara dengan hampir sepuluh persen dari total keseluruhan ASN di internal Kementerian PU.