REGIONAL:
- Badan Gizi Nasional menemukan ketidaksesuaian data sekolah yang dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat melakukan verifikasi internal.
- Pihak BGN melakukan pencocokan data dengan Dapodik guna memastikan akurasi jumlah penerima manfaat serta efisiensi perencanaan anggaran program.
- BGN mengintegrasikan sistem data MBG dengan Dapodik untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program secara real-time bagi masyarakat.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih menemukan ketidaksesuaian data dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu temuan yang muncul adalah adanya satu sekolah yang tercatat dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan temuan tersebut terungkap setelah dilakukan pencocokan data dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data Dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri," ujar Arum dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, temuan tersebut menjadi salah satu alasan proses validasi data penerima manfaat MBG harus dilakukan secara menyeluruh sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan program.
"Jika seluruh data sudah benar-benar bersih dan terintegrasi, maka perencanaan anggaran juga akan menjadi lebih akurat," kata Arum.
Karena itu, BGN akan mendorong integrasi sistem data MBG dengan Dapodik agar proses pendataan dan pemantauan program dapat dilakukan secara real-time.
Ia menjelaskan, melalui integrasi tersebut pemerintah nantinya dapat mengetahui secara langsung jumlah anak penerima manfaat MBG, sekolah yang telah menerima program, distribusi penerima manfaat, hingga pemantauan pelaksanaan program.
Arum menegaskan data yang akurat menjadi fondasi penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.
"Data yang akurat sangat penting untuk memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program," ucap Arum.
Selain itu, BGN juga ingin memperluas akses transparansi kepada masyarakat melalui penyajian data yang lebih terbuka dan mudah dipantau.
"Salah satu poin penting dari hasil evaluasi sebelumnya adalah perlunya membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat melalui data yang dapat dipantau secara jelas. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan," ujarnya.
Sebelumnya, BGN mengungkapkan tengah melakukan penyisiran ulang data penerima manfaat MBG.
Dalam proses tersebut ditemukan adanya sekolah yang tercatat dilayani oleh dua SPPG, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data yang kini masih dalam tahap verifikasi.
