REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah terus mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan program selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Hal tersebut disampaikan Tito usai memimpin rapat koordinasi secara daring bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PLN, serta pemerintah daerah dari tiga provinsi terdampak yang bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Anggaran rehab-rekon yang telah disetujui untuk tiga tahun, 2026 sampai 2028 mencapai Rp100,1 triliun, untuk tahun 2026 sendiri dialokasikan sekitar Rp39 triliun," kata Tito.
Ia juga menambahkan, pemerintah telah menyalurkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Januari 2026.
"Kami dari satgas menggejot pemerintah daerah untuk bekerka dengan anggaran yang sudah ada termasuk tambahan transfer keuangan daerah yang telah diberikan pada Januari lalu," ujar Tito.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyampaikan, pihaknya memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun untuk mendukung penanganan pascabencana di Sumatera.
Anggaran tersebut terbagi ke empat direktorat jenderal, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.
“Realisasi keuangan saat ini mencapai Rp2,4 triliun atau 11,35 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,4 persen. Kami akan terus menggenjot pelaksanaan agar mamfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Apri.
Program yang dijalankan Kementerian PU meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta berbagai sarana dan prasarana umum di wilayah terdampak.
Di sektor perumahan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, proses tender pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan dan pembangunan fisik ditargetkan mulai dilakukan secara masif pada September 2026.
Pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema. Pertama, pembangunan di lahan milik warga (in situ) yang ditangani BNPB. Kedua, pembangunan kawasan hunian komunal (ek situ) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP.
“Kami siap memulai pembangunan secara masif pada September mendatang,” ujarnya.
Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 unit huntap komunal yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya, 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat.
Pembangunan tersebut akan dilakukan di 54 lokasi dengan total kebutuhan lahan mencapai 198,21 hektare. Khusus di Aceh Tengah, masih terdapat proses penyelesaian lahan seluas sekitar 2,4 hektare untuk satu lokasi pembangunan.
Selain itu, Maruarar mengungkapkan sebanyak 500 unit huntap telah selesai dibangun dari total 2.603 unit yang sedang dikerjakan di tiga provinsi tersebut dan siap diserahterimakan kepada masyarakat.
“Kita ingin masyarakat yang masih berada di pengungsian segera mendapatkan hunian yang layak dan aman,” katanya.
Untuk mendukung kawasan hunian baru tersebut, PLN menyatakan siap menyediakan jaringan listrik secara paralel dengan pembangunan fisik. Direktur Distribusi PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri menegaskan, perusahaan akan segera melakukan penyambungan listrik begitu pembangunan hunian siap.
“PLN berkomitmen mendukung penuh kebutuhan kelistrikan. Begitu pembangunan siap, kami akan langsung melakukan penyambungan,” ujarnya.
Tito menambahkan, pemerintah juga akan melibatkan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses air minum dan jalan menuju kawasan hunian. Jika daerah mengalami keterbatasan anggaran, pemerintah pusat akan mempertimbangkan dukungan tambahan melalui Kementerian PU. ***
TERPOPULER
