- Megawati menyatakan Peristiwa Kudatuli di Jakarta pada 1996 adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural Orde Baru.
- Tragedi penyerbuan kantor PDI tersebut mengakibatkan lima orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.
- Megawati mengingatkan TNI-Polri agar menjaga netralitas dan tidak menyalahgunakan alat negara untuk kepentingan kekuasaan politik praktis.
Suara.com - Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengatakan, jika Peristiwa 27 Juli atau Kudatuli bukan hanya sekadar catatan sejarah masa lalu.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengatakan, jika peristiwa Kudatuli merupakan simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang harus terus diingat oleh generasi muda.
Megawati secara tegas menyebut bahwa esensi utama dari Peristiwa Kudatuli adalah manifestasi dari ketidakadilan struktural yang terjadi pada masa itu.
Ia mempertanyakan mengapa kantor partai yang sah dan diakui secara hukum justru diserang oleh kekuatan aparat keamanan pada masa Orde Baru.
"Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan!,” kata Megawati, dalam rangkaian peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Lah, tempatnya aja sah. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang, lalu kok saya dibegitukan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar, dari aparat kita!,” imbuhnya.
Megawati kemudian membagikan pengalaman pribadinya yang harus berhadapan dengan proses hukum yang menekan di era tersebut.
Dirinya sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian sebanyak tiga kali dan oleh kejaksaan sebanyak satu kali.
Megawati juga mengingatkan kepada TNI-Polri agar berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak menyalahgunakan alat negara sebagai kepentingan kekuasaan politik praktis.
"Apakah alat negara itu akan dijadikan terus-menerus seperti apa yang saya alami pada waktu itu,” ujar Megawati.
Sebagai informasi, Peristiwa Kudatuli merupakan insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Tragedi ini dipicu oleh perebutan kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi dan aparat memicu kerusuhan massal. Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.