REGIONAL:
- Ekonom UGM Amirullah Setya Hardi menilai program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menyimpang dari prinsip dasar ekonomi anggota.
- Pemerintah pada Jumat (24/7/2026) didorong untuk mengevaluasi pendirian koperasi desa massal agar tidak sekadar mengejar target administratif semata.
- Kebijakan pembentukan koperasi yang dipaksakan di setiap desa dikhawatirkan gagal karena mengabaikan kelayakan ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.
Mulai dari aktif menggelar rapat anggota tahunan (RAT), memiliki partisipasi anggota, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
"Jangan sampai kita hanya mengatakan apa, bangga kalau sudah terbentuk sekian koperasi. Tapi RAT-nya kedodoran, NIB-nya kedodoran, dan lain sebagainya," tandasnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu membuka ruang evaluasi dan melibatkan akademisi dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan KDMP.
Tanpa koreksi terhadap desain program, KDMP dikhawatirkan hanya menjadi simbol keberhasilan pemerintah di atas kertas.
Sementara fungsi utamanya sebagai lembaga ekonomi yang menyejahterakan anggota justru semakin terpinggirkan.
"Sehingga tercapainya kesejahteraan anggota koperasi menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itulah kemudian yang nanti bisa kita kaitkan dengan keberhasilan pemerintah dalam mengantarkan masyarakat menuju sejahtera," pungkasnya.
TERPOPULER
