Anggaran Kipas Angin KDKMP Rp1,8 Triliun, KPK Ingatkan Inspektorat Jangan 'Tidur'

Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto

Senin, 20 Juli 2026 | 18:03 WIB
Anggaran Kipas Angin KDKMP Rp1,8 Triliun, KPK Ingatkan Inspektorat Jangan 'Tidur'
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). (Suara.com/Dea)
baca 10 detik
  • KPK menanggapi isu dugaan korupsi pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih.
  • Juru bicara KPK menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa rentan terhadap tindak korupsi melalui mark-up harga barang.
  • KPK mengimbau kementerian dan pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek agar sesuai prosedur.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal isu mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pengadaan barang dan jasa memang menjadi salah satu sektor yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, dia menegaskan proses dan mekanisme PBJ ini sedari awal harus betul-betul dipastikan perencanaannya, seperti soal kebutuhan, skala prioritas, hingga penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Karena ini menjadi pintu awal ketika suatu dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi, misalnya dengan melakukan mark-up harga dan sebagainya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

“Termasuk soal pengkondisian ataupun setting agar pihak-pihak tertentu yang memang sudah direncanakan sejak awal untuk memenangkan atau mengerjakan proyek-proyek di suatu kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah,” tambah dia.

Terlebih, lanjut Budi, lembaga antirasuah kerap mendapati dugaan tindak pidana korupsi pada menunjukkan langsung penyedia untuk melakukan pengerjaan proyek di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Temuan KPK, banyak penyedia barang dan jasa yang sejak awal sudah diatur untuk memenangkan proyek.

“Untuk itu KPK terus mengimbau agar pimpinan di suatu kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah dan juga satuan pengawas seperti inspektorat itu juga bisa secara proaktif melakukan monitoring, melakukan evaluasi apakah proses-proses pengadaan barang dan jasa sedari awal ya, bahkan pada saat sebelum perencanaan gitu kan, itu sudah betul-betul firm bagaimana membuat skala prioritas barang-barang yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan dari program tersebut,” tutur Budi.

“Mulai dari proses perencanaan, masuk soal penyusunan HPS, masuk soal metode pengadaannya, dan sebagainya. Kemudian nanti pelaksanaannya juga harus secara cermat ya, dimonitor terus ya. Jangan sampai juga vendor ini memberikan atau menyuplai barang-barang yang sudah dipesan misalnya down-spec gitu ya,” tambah dia.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Bawa 7 Orang ke Jakarta

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Bawa 7 Orang ke Jakarta

News | Senin, 20 Juli 2026 | 17:37 WIB

Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK

Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK

News | Senin, 20 Juli 2026 | 15:24 WIB

Usai Nobar Final Pildun, Ruangan Bupati Lombok Barat Disegel KPK, Keberadaan Bupati Jadi Misteri

Usai Nobar Final Pildun, Ruangan Bupati Lombok Barat Disegel KPK, Keberadaan Bupati Jadi Misteri

News | Senin, 20 Juli 2026 | 13:58 WIB

Kasus Pajak di Banjarmasin Belum Selesai, KPK Kembangkan Perkara dengan Sprindik Baru

Kasus Pajak di Banjarmasin Belum Selesai, KPK Kembangkan Perkara dengan Sprindik Baru

News | Senin, 20 Juli 2026 | 12:48 WIB

Deratan 15 Kepala Daerah Kena OTT KPK dalam Kurun Waktu 1 Tahun

Deratan 15 Kepala Daerah Kena OTT KPK dalam Kurun Waktu 1 Tahun

Video | Senin, 20 Juli 2026 | 11:56 WIB

6 Kipas Angin Cosmos Termurah 2026, Hemat dan Adem di Musim Kemarau

6 Kipas Angin Cosmos Termurah 2026, Hemat dan Adem di Musim Kemarau

Lifestyle | Senin, 20 Juli 2026 | 10:50 WIB

Baru 1 Tahun Ada 15 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ini Daftarnya!

Baru 1 Tahun Ada 15 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ini Daftarnya!

Video | Minggu, 19 Juli 2026 | 17:10 WIB

Terkini

5 Cara Cek Jam Tangan Casio Ori atau Tidak, Ini Bedanya yang Asli dan Palsu

5 Cara Cek Jam Tangan Casio Ori atau Tidak, Ini Bedanya yang Asli dan Palsu

Lifestyle | Senin, 20 Juli 2026 | 18:28 WIB

Face Oil Sebaiknya Dipakai Kapan? Ini Urutan yang Benar Biar Glowing Maksimal

Face Oil Sebaiknya Dipakai Kapan? Ini Urutan yang Benar Biar Glowing Maksimal

Lifestyle | Senin, 20 Juli 2026 | 18:28 WIB

Prabowo Akui Gaji Guru Kurang, Lapangan Kerja Sedikit

Prabowo Akui Gaji Guru Kurang, Lapangan Kerja Sedikit

Bisnis | Senin, 20 Juli 2026 | 18:27 WIB

Ledakan Dahsyat di Medan: 5 Rumah Mewah Rusak Parah, Mobil Tertimpa

Ledakan Dahsyat di Medan: 5 Rumah Mewah Rusak Parah, Mobil Tertimpa

Sumut | Senin, 20 Juli 2026 | 18:23 WIB

Gerindra Minta Hotman Setop Giring Opini, Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi Hukum

Gerindra Minta Hotman Setop Giring Opini, Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi Hukum

News | Senin, 20 Juli 2026 | 18:23 WIB

Demo Desak Febrie Adriansyah Diwarnai Aksi Saling Dorong, Mahasiswa Nyaris Pingsan

Demo Desak Febrie Adriansyah Diwarnai Aksi Saling Dorong, Mahasiswa Nyaris Pingsan

News | Senin, 20 Juli 2026 | 18:19 WIB

Aturan Prabowo: Lepas dari Status WNI Wajib Bayar Rp5 Juta

Aturan Prabowo: Lepas dari Status WNI Wajib Bayar Rp5 Juta

Bisnis | Senin, 20 Juli 2026 | 18:15 WIB

'Awas Jangan Menakuti Rakyat', DPR Soroti Rencana Babinsa Ikut Awasi Pajak

'Awas Jangan Menakuti Rakyat', DPR Soroti Rencana Babinsa Ikut Awasi Pajak

News | Senin, 20 Juli 2026 | 18:12 WIB

Intip Fasilitas dan Tarif Menginap di The Ululani Bali, Lokasi Syuting Sinetron Terikat Janji

Intip Fasilitas dan Tarif Menginap di The Ululani Bali, Lokasi Syuting Sinetron Terikat Janji

Lifestyle | Senin, 20 Juli 2026 | 18:10 WIB

Prabowo Klaim DSI Sudah Kelola Devisa US$10,5 Miliar

Prabowo Klaim DSI Sudah Kelola Devisa US$10,5 Miliar

Bisnis | Senin, 20 Juli 2026 | 18:04 WIB

×