- Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis berfokus pada pemenuhan gizi, bukan menyajikan makanan mewah.
- Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026.
- BGN menuntut setiap aparatur sipil negara yang memimpin dapur operasional untuk menjaga kualitas makanan sesuai aturan.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bertujuan menyajikan makanan mewah atau dalam porsi berlebihan. Menurutnya, sasaran utama program tersebut adalah memastikan kecukupan gizi para penerima manfaat.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono seraya menekankan pentingnya tata kelola dalam penyelenggaraan Program MBG di tengah semakin banyaknya dapur yang beroperasi.
"Yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia kemudian mengingatkan bahwa orientasi utama MBG bukan pada rasa makanan ataupun porsi yang besar.
"Sekali lagi, ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Yang menjadi fokus adalah kecukupan gizinya," imbuh Sudaryono.

Menurut dia, pengawasan menjadi semakin penting mengingat saat ini BGN telah memiliki sekitar 27.000 dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan setiap operasional berjalan sesuai aturan.
Sudaryono juga mengingatkan bahwa status Kepala SPPG sebagai aparatur sipil negara (ASN) mengharuskan mereka mengabdi kepada masyarakat.
"Di dalam dapur yang aktif itu ada Kepala SPPG yang statusnya adalah sebagai PPPK. Sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara," ucapnya.
Karena itu, BGN menuntut setiap Kepala SPPG menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.