Jangan Bandel! SPPG Makan Bergizi Gratis yang Tak Sesuai Standar Siap-siap Ditutup

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengultimatum seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mematuhi standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan, SPPG yang gagal memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional akan ditutup.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7/2026).

Sudaryono menegaskan program MBG merupakan amanah negara yang tidak boleh dikorbankan akibat kelalaian pengelola di lapangan. Karena itu, BGN akan mengedepankan pembinaan, namun tetap disertai penegakan disiplin bagi seluruh SPPG.

"Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," tegasnya.

Menurut Sudaryono, inspeksi mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan agar BGN memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program di lapangan. Sidak juga menjadi sarana memberikan apresiasi kepada SPPG yang telah menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis.

Dari hasil inspeksi di SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5 di Bogor, sebagian besar pengelola dinilai telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada tantangan yang harus dibenahi, yakni menjaga variasi menu agar penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil, tidak merasa bosan.

"Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu yaitu variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa tidak bosan," ungkapnya.

Sudaryono juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG dengan melaporkan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi salah satu kunci untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.