- Lembaga SMRC merilis hasil survei nasional yang menunjukkan mayoritas publik merasa tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis pada Juli 2026.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis anjlok drastis menjadi 33,8 persen dari sebelumnya mencapai 62,5 persen pada November 2025.
- Penurunan kepuasan publik dipicu oleh kasus korupsi pimpinan Badan Gizi Nasional serta berbagai masalah tata kelola dan keracunan.
Suara.com - Tingkat kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026, mayortias publik menyatakan tidak puas. Hanya 33,8 persen yang sangat puas dan cukup puas.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyampaikan tingkat keterkenalan publik terhadap program MBG pada Juli 2026, mencapai 95,4 persen. Angka tersebut tidak relatif berubah pada survei November 2025 di angka 95 persen.
"Jadi relatif tidak berubah ya, sudah hampir semua warga sudah tahu program ini gitu ya," kata Deni saat memaparkan hasil survei di kanal YouTube SMRCTV, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya wajar bila program unggulan pemerintah tersebut sangat populer. Mengingat Presiden Prabowo Subianto sudah sejak kampanye mengenalkan program tersebut.
"Iya, bahkan BGN itu kan dibentuknya sebelum pemerintahan Prabowo dilantik ya, masa-masa Jokowi. Jadi sangat wajar kalau popularitasnya sangat tinggi, kedikenalannya sangat tinggi," kata Deni.
Dari 95,4 persen warga yang mengetahui program MBG, SMRC menanyakan kepada mereka menyoal tingkat kepuasan terhadap program tersebut.
Hasilnya sebanyak 6,2 persen sangat puas, 27,6 persen cukup puas, 31 persen kurang puas, 30,6 persen tidak puas sama sekali, dan ada 4,6 persen yang tidak punya pendapat.
Deni menyederhanakan menjadi dua kategori dengan proporsi 33,8 persen yang sangat atau cukup puas. Sedangkan yang kurang atau tidak puas sama sekali berjumlah 61,6 persen.
"Artinya, mayoritas masyarakat yang tahu program ini merasa kurang atau tidak puas dengan pelaksanaan dari program MBG. Jadi menarik ya, sudah sangat populer tetapi dalam sisi tingkat evaluasi itu saya kira sentimen masyarakat terhadap program MBG ini relatif kurang positif atau negatif ya," tutur Deni.
Padahal, SMRC mencatat berdasarkan hasil jajak pendapat pada November 2025, penilaiajn publik terhadap program MBG sangat positif, yakni mayoritas masyarakat sebanyak 62,5 persen menyatakan sangat puas atau cukup puas.
Saat ini, penilaian publik terhadap program MBG berbalik. Pada Juli 2025, mayoritas publik justru tidak puas.
"Berbalik, yang tidak puas justru proporsinya menjadi 61,6 persen. Jadi sekarang mayoritas tidak puas, sementara yang sangat atau cukup puas bersikap positif terhadap pelaksanaan MBG menurun dari 62,5 persen menjadi 33,8 persen. Ini menarik ya karena kalau kita lihat selisih perubahannya 62,5 persen menjadi 33,8 persen itu perubahannya kurang lebih 29 persen," kata Deni.
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan penurunan kepuasan publik terhadap program MBG hampir menyerupai dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Pada November 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo menyentuh angka 81,2 persen. Tetapi dalam sembilan bulan, pada Juli 2026, tingkat kepuasannya merosot 30 persen ke angka 51,1 persen.
"Ini juga rupanya perubahan penurunan approval rate terhadap presiden itu ya mirip ya sama gitu ya kurang lebih sama dengan penurunan approval terhadap pelaksanaan program MBG," kata Deni menanggapi Saidiman.
Penyebab Kepuasan Merosot
Deni membeberkan sejumlah faktor yang menjadi sebab tingkat kepuasan publik terhadap program MBG menurun. Salah satunya terkait dengan kasus korupsi yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termsuk bekas ketua Dadan Hindayana.
"Itu juga saya kira sangat mempengaruhi bagaimana warga menilai. Di samping itu tata kelola dari program MBG kan banyak diberitakan cukup banyak ada masalah ya, entah itu dari sisi kasus-kasus keracunan misalnya. Nah itu saya kira itu masih banyak terjadi ya," kata kata Deni.
Metode Survei
Survei dalam rentang waktu 5-19 Juli 2026 menggunakan warga negara Indonesia yang neniliki hak pilih dalam Pemilu sebagai populasi, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Populasi dibagi menjadi dua kelompok atau subpopulasi, yaitu warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan memiliki handphone dan warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan tidak memiliki handphone.
Masing-masing subpopulasi, sampel dipilih secara random. Pada subpopulasi pemilik HP, sampel sebanyak 605 orang dipilih secara acak dengan metode double sampling dan responden diwawancara lewat telepon.
Pada subpopulasi yang tidak punya HP, sampel sebanyak 144 orang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dan responden diwawancara secara tatap muka.
"Jadi kita menggunakan multi-mode atau dua mode dalam survei ini. Kenapa? Karena di dalam populasi itu ternyata ada sekitar 80-an persen warga yang menggunakan telepon seluler, sisanya sekitar hampir 20 persen tidak menggunakan. Dan untuk efisiensi, kita melakukan survei telepon untuk meng-cover sekitar 80 persen itu," kata Deni.
"Nah kemudian sisanya yang enggak punya handphone itu kita approach, kita lakukan survei tatap muka supaya sampel bisa mewakili seluruh populasi," sambung Deni.
Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.