REGIONAL:
- Center for Indonesian Policy Studies meminta Presiden Prabowo Subianto tidak mendirikan Universitas Republik Indonesia di Jakarta pada 29 Juli 2026.
- Lembaga baru tersebut dinilai berpotensi memperumit koordinasi kebijakan serta menambah fragmentasi tata kelola pendidikan nasional yang sudah melibatkan banyak instansi.
- Pemerintah didorong untuk memprioritaskan penguatan kapasitas serta peningkatan kualitas 4.303 perguruan tinggi aktif yang sudah beroperasi di Indonesia.
Selain itu, setiap kebijakan baru juga dinilai perlu memiliki mandat yang jelas dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
"Tantangan pendidikan Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan membentuk institusi baru. Karena itu, fokus kebijakan seharusnya memastikan sekolah dan perguruan tinggi memiliki dukungan, kapasitas, dan ruang untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Jimmy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) dan melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI.
Pemerintah menyebut URI akan berfokus pada pendidikan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, dan wawasan kebangsaan, serta dirancang terintegrasi dengan program Sekolah Unggulan Garuda yang juga tengah disiapkan pemerintah.
TERPOPULER