- Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menyatakan posisi negaranya terpaut 7,1 persen dari ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia pada Rabu, 29 Juli 2026.
- Capaian tersebut didorong ekspansi ekonomi 5,8 persen pada kuartal kedua 2026, dengan inflasi terkendali di angka 1,9 persen dan pengangguran 3,0 persen.
- Pemerintah menghadapi tantangan struktural karena 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih terjebak dalam pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka.
Suara.com - Malaysia menunjukkan taji dalam peta ekonomi Asia Tenggara, dengan mencatatkan kemajuan signifikan menuju status negara berpendapatan tinggi. Bahkan, pemerintah negeri jiran itu menegaskan, Malaysia tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan status 'negara maju' seperti Amerika Serikat dan China.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, mengungkapkan posisi negaranya saat ini hanya terpaut 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi yang ditetapkan oleh Bank Dunia.
Dikutip dari The Star.com, Rabu (29/7/2026), capaian tersebut didorong oleh ekspansi ekonomi yang kuat sebesar 5,8 persen pada kuartal kedua tahun ini.
Dalam peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Akmal Nasrullah menegaskan momentum pertumbuhan ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah berkomitmen memastikan angka-angka makroekonomi ini, bertransformasi menjadi peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja berkualitas, dan kenaikan pendapatan bagi warga Malaysia.
"Ekonomi nasional mengalami pertumbuhan mencapai 5,8 persen. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali pada angka 1,9 persen. Sementara pengangguran hanya 3,0 persen. Jadi Malaysia hanya tinggal 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi," kata Akmal Nasrullah.
Meskipun data menunjukkan tren positif, sang menteri mengingatkan bahwa mencapai status negara maju bukanlah sekadar mengejar angka statistik di atas kertas.
Kualitas hidup masyarakat tetap menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
"Benar, angka-angka ini menggembirakan. Tapi, harus dicatat, melewati ambang batas dan menjadi negara maju bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah pertumbuhan itu bisa membuat upah buruh lebih baik, bisa membuka lapangan kerja berkualitas, serta daya beli rakyat Malaysia menjadi kuat," jelasnya.
Tantangan 'Underemployment' dan Rejuvenasi Pendidikan
Berdasarkan data tahun 2025, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Malaysia naik menjadi RM57.200 atau sekitar US 13.351, alias Rp 252 juta.
Angka ini semakin mendekati ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia yang berada di level USD 14.375.
Untuk tahun 2026, pemerintah optimistis mempertahankan target pertumbuhan setahun penuh antara empat hingga lima persen, yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, serta sektor teknologi intensif seperti semikonduktor dan pusat data.
Namun, laporan OECD juga menyoroti tantangan struktural yang krusial: sebanyak 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia masih terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keahlian mereka (skill-related underemployment).
Masalah ini menjadi fokus utama dalam implementasi Rencana Malaysia Ke-13 (13MP) untuk periode 2026-2030.