REGIONAL:
- Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menyatakan posisi negaranya terpaut 7,1 persen dari ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia pada Rabu, 29 Juli 2026.
- Capaian tersebut didorong ekspansi ekonomi 5,8 persen pada kuartal kedua 2026, dengan inflasi terkendali di angka 1,9 persen dan pengangguran 3,0 persen.
- Pemerintah menghadapi tantangan struktural karena 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih terjebak dalam pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka.
Pemerintah berencana memperkuat penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Program pendidikan teknis dan vokasi (TVET), Academy in Industry (AiI), serta program peningkatan keterampilan (upskilling) di sektor kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital akan diperluas secara masif.
"Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi tetap bekerja di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak bisa mengukur kesuksesan hanya dari jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," tegas Akmal Nasrullah.
Reformasi Fiskal dan Efisiensi Birokrasi
Selain fokus pada sumber daya manusia, Malaysia juga menunjukkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara.
Defisit fiskal federal berhasil ditekan dari 5,5 persen terhadap PDB pada tahun 2022 menjadi 3,7 persen pada tahun 2025.
Target jangka panjang pemerintah adalah, menurunkan defisit hingga di bawah 3 persen pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran.
"Kami telah mengurangi defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat; ini tentang memastikan setiap ringgit digunakan lebih efektif untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," jelas sang menteri.
Untuk mendorong kemudahan berbisnis, pemerintah memperkenalkan Government Service Efficiency Commitment Act 2025 atau Akta Iltizam.
Undang-undang ini menargetkan pengurangan beban regulasi yang tidak perlu sebesar 25 persen dalam waktu tiga tahun.
Melalui Gugus Tugas Khusus Pemudah, Kementerian Ekonomi akan meninjau proses persetujuan bisnis berdampak tinggi agar lebih transparan, prediktif, dan akuntabel.
Laporan OECD 2026 ini diharapkan menjadi referensi penting bagi Malaysia dalam mempercepat reformasi struktural, terutama di bidang digitalisasi dan ketahanan iklim, demi memastikan transisi menuju negara maju berjalan inklusif dan berkelanjutan.
TERPOPULER