Pendiri Telegram Pavel Durov Masuk Daftar Buronan Terorisme Rusia

Suara.com - Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menetapkan pendiri Telegram Pavel Durov sebagai buronan internasional atas tuduhan membantu memfasilitasi aksi terorisme. Moskow menuding pengusaha berusia 41 tahun tersebut membiarkan aplikasinya dimanfaatkan oleh pihak militer Ukraina.

Langkah hukum ini menjadi babak baru dari konflik panjang antara pemerintah Rusia dan platform pesan instan populer tersebut. Penetapan status DPO resmi diumumkan oleh otoritas Rusia pada Rabu (29/7).

"Gagal menghapus berbagai saluran (channel), ruang obrolan (chat), dan bot pada aplikasi perpesanan ini, yang secara aktif digunakan oleh dinas khusus Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan aksi sabotase, terorisme, pembunuhan massal, hingga penipuan siber,” tulis FSB dikutip dari Bloomberg.

Penyelidikan terhadap pimpinan platform perpesanan berkelahiran Rusia yang juga berpaspor Uni Emirat Arab ini sebenarnya telah bergulir sejak Februari lalu. Hal itu dipicu oleh pernyataan terbuka Durov yang mengecam tindakan tegas otoritas Moskow terhadap kebebasan media sosial.

Media pemerintah Rossiyskaya Gazeta bahkan secara terbuka melabeli miliarder teknologi tersebut sebagai ancaman langsung bagi stabilitas sosio-politik di Rusia dan mengklaim dirinya berada di bawah pengaruh asing.

Menanggapi tekanan tersebut, Durov sebelumnya menuduh otoritas di Moskow sengaja mencari dalih baru untuk membatasi akses masyarakat Rusia ke Telegram seiring upaya mereka membungkam hak atas privasi dan kebebasan berpendapat.

Ia juga mengecam kebijakan keras pemerintah Moskow dan menyebut langkah tersebut sebagai tontonan menyedihkan dari sebuah negara yang takut pada rakyatnya sendiri.

Tuduhan terbaru ini mengemuka setelah lembaga pengawas komunikasi Rusia membatasi akses warga terhadap Telegram. Platform tersebut dituduh menolak aturan penyimpanan data pribadi di dalam negeri, yang dilanjutkan dengan pemblokiran fitur panggilan suara dan video sejak Agustus tahun lalu.

FSB juga menuding aktivitas Telegram di wilayah konflik langsung mengancam keselamatan personel militer Rusia. Pihak intelijen mengklaim intelijen Ukraina bisa mengambil data sensitif dari aplikasi tersebut untuk kepentingan operasi militer mereka.

Sebelum berhadapan dengan hukum Rusia, Durov juga sempat terjerat kasus hukum di Prancis pada 2024 terkait tuduhan keterlibatan penyebaran konten ilegal dan eksploitasi anak di aplikasinya. Saat itu, ia berjanji meningkatkan penanganan konten berbahaya serta membuka akses permohonan resmi dari pihak berwenang, meski proses penyelidikan di Prancis masih berlanjut sampai saat ini.