Kemarau Ekstrem Bikin Warga Krisis Air, Negara Tak Boleh Diam

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian serius terhadap krisis air bersih yang kian meluas di berbagai wilayah Indonesia akibat kemarau ekstrem.

Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah darurat dan memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa fenomena kekeringan yang terjadi setiap tahun tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas belaka tanpa solusi jangka panjang yang konkret.

“Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Mantan Menko PMK ini mengingatkan pemerintah agar bergerak cepat mengatasi masalah di lapangan sekaligus mencari akar permasalahan krisis tersebut.

“Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya,” lanjut Puan.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 39 daerah di Pulau Jawa terancam mengalami krisis air bersih dengan potensi kekeringan parah, mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DIY. Beberapa daerah bahkan telah berstatus "Awas".

Data lapangan menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Pemprov Banten melaporkan kekeringan di 140 titik, sementara di Kabupaten Bekasi tercatat 30.593 jiwa terdampak krisis air bersih. Puan menilai hal ini harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat maupun daerah.

"Pemerintah tidak boleh menunggu sumur semakin banyak mengering atau jumlah warga terdampak terus bertambah sebelum mengerahkan seluruh kapasitas negara," kata Puan.

Ia juga menginstruksikan adanya koordinasi satu komando lintas kementerian dan lembaga. Puan menekankan agar distribusi air dilakukan berdasarkan kebutuhan riil warga di lapangan, bukan sekadar jumlah armada yang tersedia.

“Masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari pertolongan sendiri di tengah pembagian kewenangan antarlembaga. Pemerintah harus mengetahui siapa warga yang belum menerima air, bukan hanya berapa banyak tangki yang telah diberangkatkan,” tegas Puan.

Puan meminta keterlibatan TNI, Polri, BUMN, hingga perusahaan air minum untuk mempercepat distribusi, terutama bagi kelompok rentan.

"Jangan sampai masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian atau berjalan jauh membawa air,” tuturnya.

Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya pasokan air di fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi sulit ini melalui kenaikan harga air yang tidak wajar.

“Pemerintah daerah harus mengawasi harga air di wilayah terdampak. Kelangkaan tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar,” katanya.