REGIONAL:
- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pada Rabu (29/7/2026) segera mengatasi krisis air bersih akibat kemarau ekstrem di Indonesia.
- BMKG melaporkan 39 daerah di Pulau Jawa terancam kekeringan, termasuk 140 titik di Banten dan 30.593 jiwa terdampak di Kabupaten Bekasi.
- Puan menginstruksikan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat distribusi darurat air bersih serta melarang pihak manapun menaikkan harga secara tidak wajar.
"Jika air bersih harus diperoleh melalui distribusi darurat, pemerintah wajib memastikan layanan tersebut dapat diakses tanpa membebani masyarakat,” tambah Puan.
Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal penanganan krisis ini agar membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Ukuran keberhasilannya harus jelas, bahwa seluruh warga menerima air dalam jumlah yang memadai, tidak ada fasilitas publik yang berhenti beroperasi, tidak terjadi kenaikan penyakit akibat kualitas air yang buruk, dan semakin sedikit wilayah yang kembali mengalami krisis pada musim kemarau berikutnya,” paparnya.
Puan kembali mengingatkan bahwa pemenuhan air bersih adalah kewajiban konstitusional negara.
“Negara wajib memenuhi kebutuhan hak dasar warga, termasuk pemenuhan terhadap tersedianya air bersih,” pungkasnya.
TERPOPULER
