Dari 81 Persen ke 51 Persen: Begini Pembelaan Istana Atas Merosotnya Kepuasan Publik ke Prabowo

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan kerja-kerja yang dilakukan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bukan untuk mengejar hasil survei.

Pernyataan Pras tersebut sebagai tanggapan atas survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) soal angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo yang merosot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

"Ya pertama, sedari awal selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari survei gitu ya," kata Pras dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta menggunakan Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).

Pras menegaskan keyakinan pemerintah bahwa seluruh program serta kebijakan yang telah dikerjakan oleh seluruh kementerian/lembaga berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

"Kami tidak pernah melihat apa namanya atau bekerja untuk mengejar sebuah survei," kata dia.

"Tapi dari yang kita kerjakan kita yakin rakyat akan bisa menerima apa semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, di antaranya pangan, kemudian energi, industrialisasi kita kejar, hilirisasi kita kejar," tutur Pras.

Survei SMRC

Diberitakan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir.

Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat angka kepuasan merosot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyebut penurunan ini mencapai sekitar 30,1 persen.

Hasil survei tersebut dipaparkan dalam studi bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dirilis melalui kanal SMRC TV.

“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujar Deni.

Survei menunjukkan peningkatan signifikan pada kelompok warga yang tidak puas.

Angkanya naik dari 16 persen pada November 2025 menjadi 46,9 persen pada Juli 2026.

Secara rinci, hanya 4,8 persen responden yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden.

Sementara 46,3 persen menyatakan cukup puas, 35 persen kurang puas, dan 11,9 persen tidak puas sama sekali.

Deni menegaskan persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum menjadi faktor utama penurunan ini.

Evaluasi publik terhadap situasi politik juga dinilai turut memperburuk sentimen terhadap pemerintah.

Survei ini melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak dari populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon sebesar 83,8 persen dan tatap muka sebesar 16,2 persen.

SMRC menyebut margin of error survei ini sebesar plus minus 3,7 persen.

Dengan demikian, perbedaan angka minimal 7,4 persen dianggap signifikan secara statistik.

Survei dilakukan pada periode 5 hingga 19 Juli 2026, mencerminkan dinamika terbaru persepsi publik terhadap pemerintahan saat ini.