Amerika Gagah di Perang Iran Tapi Lagi Rapuh di Dalam Negeri, Kenapa Bisa Begitu?

Suara.com - Donald Trump menghadapi celah kebijakan yang kian sempit untuk meredam lonjakan inflasi dan stagnasi upah dalam kurun 3 bulan menjelang pemilu dan di tengah perang AS - Iran. Keterbatasan instrumen ekonomi mendadak ini memberi ruang bagi Partai Demokrat untuk merebut kendali di AS.

Tekanan finansial masyarakat makin memuncak akibat perang dengan Iran serta penerapan tarif impor baru yang memicu kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Pemerintah dinilai enggan mengenyampingkan instrumen politik luar negeri tersebut meski dampaknya membebankan warga.

Pilihan darurat seperti pembagian cek insentif atau pelepasan cadangan minyak dinilai pengamat justru memicu pembengkakan anggaran jangka panjang.

“Tidak banyak pilihan yang tersedia dalam kerangka waktu 14 minggu yang biayanya di kemudian hari tidak lebih besar daripada manfaat yang diberikannya saat ini,” kata Patrick Harker, seorang profesor di Wharton School University of Pennsylvania sekaligus mantan presiden Federal Reserve Bank Philadelphia, dikutip dari LA Times, Jumat (31/7/2026).

Langkah Bank Sentral AS (The Fed) menahan suku bunga acuan turut memperpanjang ketidakpastian inflasi dalam negeri AS. Keputusan ini menolak tekanan Trump yang menginginkan penurunan suku bunga guna menekan biaya pinjaman.

Kerusakan fasilitas kilang minyak di Timur Tengah akibat konflik membuat pemulihan harga BBM mustahil tercapai dalam waktu dekat. Dampak lanjutan dari biaya logistik ini telah mengendap pada penetapan harga barang pokok di tingkat pengecer.

Sejarah pemilu menunjukkan partai penguasa kerap kehilangan kursi Parlemen ketika masyarakat memandang kondisi perekonomian secara pesimistis. Fenomena ini muncul di tengah laju bursa saham yang tinggi dan ketahanan pasar tenaga kerja.

Penurunan harga konsumen pada Juni lalu tidak bertahan lama setelah konflik militer AS dan Iran kembali memanas. Laju pertumbuhan ekonomi AS tercatat lambat di angka 1,5 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Harga rata-rata BBM nasional merangkak naik melebihi 4 dolar AS per galon seiring naiknya harga minyak mentah Brent ke posisi 90 dolar AS per barel. Eskalasi militer kedua negara memicu gangguan rantai pasok energi global secara beruntun.

Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi telah menjadi prioritas utama sejak hari pertama pemerintahan.

“Menurunkan biaya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan mempercepat pertumbuhan.”

Ia menambahkan bahwa investasi skala besar berhasil ditarik masuk, serta harga obat resep dan bahan pokok tertentu berhasil ditekan.

“mendorong situasi Iran menuju penyelesaian yang sukses, rakyat Amerika dapat mengandalkan terus meningkatnya laju pertumbuhan upah riil dan ekonomi.”

Trump secara terbuka mengklaim kondisi ekonomi domestik dalam keadaan kuat dengan menunjuk pembukaan pabrik otomotif baru. Ia turut mengecam langkah Bank Sentral yang memilih tidak mengubah tingkat suku bunga acuan.

"Mereka ingin mempertahankan suku bunga tetap tinggi, tetapi kami akan berjuang menghadapi hal ini," kata Trump kepada wartawan di Oval Office.

"Ada berbagai hal yang sedang terjadi di negara kita yang belum pernah disaksikan oleh siapa pun sebelumnya."

Strategi kampanye Partai Demokrat mulai menyoroti lonjakan biaya hidup sebagai isu sentral pemilu sela. Di sisi lain, Trump menepis kecemasan warga terkait keterjangkauan harga dan menolak mengubah pendekatan militer di Iran.

Pengamat politik New York University, Jonathan Nagler, menilai arah dukungan pemilih sangat bergantung pada kondisi finansial yang dirasakan langsung secara harian.

"Semakin baik kondisi ekonomi, semakin baik pula kinerja petahana," kata Nagler.

Ia menyebutkan bahwa harga bahan bakar menjadi beban yang terhubung langsung dengan kebijakan Gedung Putih.

“Partai Demokrat dapat menarik hubungan yang sangat jelas antara keputusan Trump untuk berperang melawan Iran dengan kenaikan harga BBM. Hal itu sangat mudah dijelaskan kepada masyarakat dengan cara yang cukup meyakinkan,” kata Nagler.

Di lain pihak, Kepala Ekonom KPMG Diane Swonk menilai akumulasi inflasi telah menggerus daya beli mayoritas warga secara signifikan.

“Dan hal itu kemungkinan besar tidak akan berubah dalam beberapa bulan mendatang, mengingat masih ada dampak lanjutan dari perang di Iran yang akan terus terasa—terutama terkait panen musim gugur dan harga pangan, yang dampaknya akan berlanjut hingga tahun 2027—serta adanya gencatan senjata yang tidak stabil dan kerusakan pada kapasitas kilang,” ungkap Swonk.

Ia memperingatkan bahwa penetapan tarif dagang baru berpotensi memicu biaya administrasi tambahan dan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Pelonggaran tarif dagang membutuhkan waktu lama untuk berdampak pada harga barang di tingkat ritel secara nyata. Harker menilai tidak ada alat ekonomi instan yang sanggup mengendalikan dinamika di Teluk Persia sebelum pemilu dimulai.

Langkah Penyesuaian suku bunga oleh The Fed pada September mendatang diprediksi tidak membawa dampak cepat bagi publik sebelum November.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan janji kampanye Trump yang mengklaim dapat menghapus inflasi secara drastis.

Jajak pendapat terbaru CNN mencatat 65 persen warga menganggap kebijakan presiden memperburuk perekonomian, sementara tingkat kepuasan kinerjanya merosot ke angka 34 persen. Data Pew Research Center memperlihatkan mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional berada pada kategori sedang hingga buruk.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menuding tarif impor dan perang sebagai akar masalah kenaikan harga kebutuhan harian.

“Kita perlu mengaitkan apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari—seperti kenaikan harga sewa, bahan makanan, dan biaya utilitas—secara langsung dengan pilihan-pilihan yang telah diambil oleh Trump dan Partai Republik,” kata juru bicara Demokrat, Vidhya Jeyadev.

Persoalan inflasi AS berakar dari tingginya harga energi global pasca-eskalasi militer di Timur Tengah yang merusak rantai pasok minyak dunia. Ketegangan diperparah oleh penetapan tarif impor baru yang menaikkan biaya logistik dan operasional bisnis domestik.

Perbedaan tajam antara pertumbuhan bursa saham dan kondisi riil masyarakat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di tingkat akar rumput.

Bagi sebagian besar pemilih, ketidakmampuan upah mengimbangi kenaikan harga barang pokok menjadi alasan utama menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.