MKD Akan Panggil Deddy Sitorus, Tak Perlu Tunggu Reses Selesai

Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memastikan bakal memanggil anggota Komisi II dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, terkait dugaan melakukan pelecehan terhadap wartawan.

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menegaskan, majelis berkomitmen memproses setiap laporan yang masuk secara transparan dan tanpa pandang bulu terkait etiket wakil rakyat.

"Laporan resmi dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sudah kami terima. Sedang kami pelajari, diverifikasi," kata Dek Gam, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, MKD tidak akan mengulur waktu jika syarat formil laporan telah terpenuhi. Pihaknya menekankan, MKD memiliki mekanisme baku dalam menangani aduan masyarakat.

Jika laporan tersebut dianggap valid dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang disangkakan, maka langkah pemanggilan terhadap pihak terlapor adalah sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan atau peluang politik.

"Kalau laporannya lengkap, yang lapornya jelas, siapa pun akan kita panggil. Bukan ada peluang, memang harus dipanggil. Jadi pasti kita panggil," tegas politisi asal Aceh tersebut.

Saat ini, DPR RI sebenarnya sedang memasuki masa reses, periode di mana para anggota dewan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Biasanya, agenda persidangan atau pemanggilan di MKD akan menyesuaikan dengan jadwal pembukaan masa sidang berikutnya. Namun, Dek Gam memberikan isyarat berbeda dalam kasus Deddy Sitorus.

Ia menyatakan segera melakukan koordinasi internal dengan seluruh pimpinan dan anggota MKD untuk menentukan langkah selanjutnya.

Meskipun dalam kondisi reses, urgensi kasus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal pemanggilan.

"Kami cek dulu, surat laporan sudah masuk tadi ke MKD. Nanti saya akan berkoordinasi dengan pimpinan beserta anggota, karena ini masa reses, Kami akan tentutan, jadwalkan pemanggilannya."

Dek Gam menegaskan, tidak ada hambatan administratif kaku yang menghalangi MKD untuk bekerja pada masa reses, asalkan terdapat kesepakatan di tingkat pimpinan.

"Ya belum tentu. Kalau hal itu mendesak, kami panggil sekarang. Enggak ada aturan-aturan tunggu reses selesai. Kalau ini kesepakatan, ya kami panggil sekarang Deddy Sitorus," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Nazaruddin Dek Gam kembali mengingatkan bahwa di mata MKD, seluruh anggota DPR RI memiliki kedudukan yang sama.

Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun, terlepas dari latar belakang partai politik maupun jabatan di alat kelengkapan dewan.

Pangkal Persoalan

KWP resmi melaporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Jumat pagi, lantaran pernyataan "seperti gerombolan sirkus" ketika rapat dengar pendapat Komisi II dengan Kemendagri.

Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP Erwin Syahputra menegaskan, pelaporan ini penting agar anggota DPR tak lagi melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan.

"Kami sudah resmi mengadukan persoalan ini ke MKD, dan mendapat nomor registrasi 78. Surat sekaligus bukti-bukti. Kami sebenarnya sudah meminta beliau untuk meminta maaf kepada wartawan, tapi dia tak mau," kata Erwin.

Sehari sebelumnya, Kamis (30/7), Deddy menepis dugaan dirinya menghina wartawan sebagai "gerombolan sirkus" ketika rapat Komisi II. 

Ia mengatakan, ucapan itu terlontar karena melihat situasi rapat yang menurutnya kacau. Ia menegaskan, "gerombolan sirkus" itu ditujukan kepada staf maupun tenaga ahli anggota DPR.

"Saya memprotes TA dan staf bergerombol di dalam. Kan sudah disiapkan tempat di atas, balkon," kata dia.