Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik

Bangun Santoso, Faqih Fathurrahman

Senin, 03 Agustus 2026 | 14:52 WIB
Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji (tiga dari kiri). (Suara.com/Faqih)
baca 10 detik
  • Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji merespons isu korupsi kepala daerah pada Senin, 3 Agustus 2026.
  • Partai Golkar menilai penguatan kaderisasi partai politik sangat penting untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah.
  • Partai Golkar menyatakan mahalnya biaya Pilkada menjadi akar persoalan yang harus diselesaikan lewat regulasi.

Suara.com - Partai Golkar merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah.

Ada dua faktor yang harus dibenahi, agar kepala daerah tidak terus melakukan tindakan korupsi, diantaranya memperkuat kaderisasi dan merubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik.

“Dalam konteks ini, melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional,” kata Sarmuji, usai pembukaan Training of Trainers Akademi Partai Golkar, Senin (3/8/2026).

Sebabnya, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik.

“Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” ujar Sarmuji.

Selain itu, kata Sarmuji, mahalnya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah menjadi persoalan yang harus dibenahi. Sebab, hal itu yang dianggap sebagai akar persoalan yang harus diselesaikan.

“Sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan yaitu mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan,” jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan melakukan diskusi hal ini selalu disinggung. Namun, saat mencari solusi, kerap tidak melihat kembali akar persoalan tersebut.

baca juga

Sebabnya, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus dicarikan solusi yang tepat.

“Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pengamat Soroti Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Dengarkan Keluhan, Jangan Cuma Beri Arahan

Pengamat Soroti Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Dengarkan Keluhan, Jangan Cuma Beri Arahan

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 13:11 WIB

Gaji Kepala Daerah Mau Naik, Pakar UGM: Bagaimana Nasib Guru dan Nakes?

Gaji Kepala Daerah Mau Naik, Pakar UGM: Bagaimana Nasib Guru dan Nakes?

News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 18:18 WIB

Wacana Gaji Naik saat OTT Marak, Solusi Palsu Korupsi Kepala Daerah

Wacana Gaji Naik saat OTT Marak, Solusi Palsu Korupsi Kepala Daerah

News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 13:42 WIB

Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah

Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 21:35 WIB

Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 18:25 WIB

Lapor Prabowo Soal 18 Kepala Daerah Kena OTT, Tito Soroti Background Artis hingga Pengusaha

Lapor Prabowo Soal 18 Kepala Daerah Kena OTT, Tito Soroti Background Artis hingga Pengusaha

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 18:13 WIB

Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment

Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:52 WIB

Terkini

Harga Mati! Presiden Prabowo Targetkan Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

Harga Mati! Presiden Prabowo Targetkan Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

Bola | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:04 WIB

BRI Perkuat Bekal Kewirausahaan PMI Taiwan, Siapkan Langkah Membangun Usaha di Tanah Air

BRI Perkuat Bekal Kewirausahaan PMI Taiwan, Siapkan Langkah Membangun Usaha di Tanah Air

Jawa Tengah | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:01 WIB

Buruh Warning DPR: Agustus Diprediksi Ada Kerusuhan Besar, Situasi Sangat Rawan

Buruh Warning DPR: Agustus Diprediksi Ada Kerusuhan Besar, Situasi Sangat Rawan

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:00 WIB

Kejagung 3 Jam Geledah Rumah Febrie yang Pernah Dijaga TNI

Kejagung 3 Jam Geledah Rumah Febrie yang Pernah Dijaga TNI

Video | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:00 WIB

Kepala BGN Gemas Program MBG Dikritik Gara-gara Sekolah Rusak: Yang Dulu ke Mana?

Kepala BGN Gemas Program MBG Dikritik Gara-gara Sekolah Rusak: Yang Dulu ke Mana?

Video | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:00 WIB

NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintah, Perkuat Integrasi Layanan Publik

NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintah, Perkuat Integrasi Layanan Publik

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:59 WIB

Dorong PMI Jadi Wirausaha Mandiri, BRI Hadirkan Pelatihan Bisnis dan Literasi Keuangan di Taiwan

Dorong PMI Jadi Wirausaha Mandiri, BRI Hadirkan Pelatihan Bisnis dan Literasi Keuangan di Taiwan

Jogja | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:58 WIB

Gandeng Lansia dan Hidupkan Payet Sabit Jadul, Khayae Curi Perhatian di IFW 2026

Gandeng Lansia dan Hidupkan Payet Sabit Jadul, Khayae Curi Perhatian di IFW 2026

Lifestyle | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:55 WIB

Makna Lambang Tunas Kelapa Pramuka, Simbol Generasi Tangguh dan Bermanfaat

Makna Lambang Tunas Kelapa Pramuka, Simbol Generasi Tangguh dan Bermanfaat

Lifestyle | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:53 WIB

Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik

Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 14:52 WIB

×