REGIONAL:
- BPS menyatakan beras dan rokok menjadi komoditas utama yang menjerumuskan masyarakat hampir miskin ke jurang kemiskinan.
- Kenaikan harga beras akibat impor dan tingginya konsumsi rokok menggerus daya beli serta mengurangi alokasi gizi anak keluarga.
- Pemerintah sulit melarang industri rokok karena menyerap tenaga kerja, sehingga penanganan kemiskinan memerlukan jaring pengaman sosial efektif.
Suara.com - Data terbaru BPS menunjukkan bahwa beras dan rokok terus bertahan sebagai dua komoditas utama yang menyeret masyarakat ke bawah garis kemiskinan.
Kombinasi kenaikan harga pangan pokok dan ketergantungan tinggi terhadap tembakau terbukti menggerus daya beli, hingga melempar kelompok masyarakat berstatus "hampir miskin" jatuh mendalam ke kategori miskin.
"Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat (neccesities goods). Intinya berapapun harga beras, masyarakat akan tetap membelinya," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).
Menurut Sri Susilo, dinamika harga beras di tingkat domestik sangat dipengaruhi oleh siklus panen raya serta ketergantungan pada rantai pasok global. Ketergantungan impor membuat stabilitas harga pangan pokok ini rentan bergejolak setiap kali mata uang domestik tertekan.
"Di samping itu, sebagian beras masih diimpor. Jadi jika nilai tukar Rp terhadap dolar AS melemah maka harga beras di pasar juga naik," ucapnya.
Namun, tekanan ekonomi rumah tangga miskin tidak hanya dipicu oleh bahan pangan. Melainkan juga diperparah oleh perilaku konsumsi rokok.
Kebiasaan merokok pada kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin telah bergeser dari sekadar konsumsi sekunder menjadi kebutuhan harian yang mendesak.
"Jadi baik harga beras dan rokok cenderung naik. Kenaikan tersebut menjadikan daya beli masyarakat yang termasuk kategori 'hampir miskin' kemudian masuk dalam kategori 'miskin'. Dengan demikian kemiskinan meningkat atau jumlah penduduk miskin naik," ungkapnya.
"Bagi perokok lebih baik menunda makan daripada pada menunda merokok," imbuhnya.
Perilaku destruktif ini berdampak langsung pada pengalihan alokasi anggaran rumah tangga. Ketika kenaikan tarif cukai mendorong harga rokok melambung setiap tahun, para perokok alih-alih menghentikan konsumsi.
Paea perokok justru tetap memilih mengurangi porsi belanja kebutuhan pokok pangan yang bergizi bagi keluarga.
"Jika mereka mempunyai anak yang masih membutuhkan pangan yang gizi untuk tumbuh kembang, perilaku perokok tersebut di atas, dapat mengurangi kebutuhan gizi anak mereka. Kualitas SDM dalam jangka panjang tentu terdampak," paparnya.
Dilema penanganan kemiskinan ini kian kompleks karena pemerintah tidak memiliki ruang gerak bebas untuk menghentikan produksi rokok secara total.
Pertimbangan penyerapan tenaga kerja serta besarnya penerimaan negara dari sektor cukai membuat kebijakan konfrontatif terhadap industri tembakau sulit direalisasikan.
"Hampir mustahil rokok dilarang diproduksi karena industri rokok yang padat karya dan penyumbang cukai yang signifikan," pungkasnya.
Ia menilai intervensi pemerintah guna menekan angka kemiskinan harus ditopang oleh jaring pengaman sosial yang efektif, seperti bantuan operasi pasar pangan yang terarah by name and by address.
Di samping itu, pembatasan ruang gerak perokok melalui pengetatan area bebas rokok, pembatasan iklan, serta sosialisasi dampak kesehatan secara masif menjadi jalur tidak langsung yang harus terus dipaksakan.
TERPOPULER
