Kasus Yurizal dan Pelajaran Besar tentang Empati Tenaga Kesehatan di Era Media Sosial

Suara.com - Kasus meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan memantik perbincangan luas mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia.

Bermula dari unggahannya di akun Threads yang mengaku harus menunggu sekitar delapan jam di instalasi gawat darurat (IGD) sebelum mendapatkan ruang rawat inap, kisah tersebut berkembang menjadi polemik nasional setelah Yurizal meninggal dunia beberapa hari kemudian.

Unggahan itu awalnya merupakan curahan pengalaman sebagai pasien saat mengakses layanan kesehatan.

Namun, alih-alih mendapat simpati, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari akun-akun yang diduga milik dokter maupun tenaga kesehatan. 

Setelah kabar duka meninggalnya menyebar, tangkapan layar komentar-komentar tersebut kembali viral dan memicu gelombang kecaman publik.

Perbincangan pun bergeser. Bukan lagi semata mengenai lamanya waktu tunggu pasien di IGD, melainkan juga tentang bagaimana tenaga kesehatan semestinya berkomunikasi dengan pasien, batas profesionalisme di media sosial, hingga pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran.

Di saat yang sama, muncul pula desakan agar dugaan keterlambatan penanganan pasien di rumah sakit diaudit secara menyeluruh.

Empati Bukan Sekadar Sikap, tetapi Bagian dari Profesi Dokter

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menegaskan bahwa empati merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam profesi kedokteran.

"Seorang dokter tentu harus memberi empati pada pasien, bagaimanapun keadaannya karena pasien memang sedang sakit yang bukan hanya fisik tetapi juga mungkin ada tekanan pemikiran menghadapi situasi yang ada," kata Prof. Tjandra.

Menurutnya, seorang dokter bahkan tidak cukup hanya memiliki empati, tetapi juga perlu memiliki einfühlung, istilah dari bahasa Jerman yang berarti "merasa ke dalam" atau feeling into.

Konsep tersebut menggambarkan kemampuan untuk ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan demikian, dokter tidak hanya memeriksa dan mengobati penyakit, tetapi juga memahami beban psikologis yang dirasakan pasien.

Bagi Tjandra, akan sangat memprihatinkan apabila seorang dokter tidak menunjukkan empati kepada pasien.

"Harus diingat bahwa pasien bukan hanya mengeluhkan keadaan sakitnya tetapi juga berbagai keadaan yang terkait dengan keadaan sakitnya, dan ini harus dipahami dan diberi empati memadai," tegasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). 

Dalam dokumen kode etik kedokteran itu ditegaskan bahwa dokter wajib menjalankan profesinya secara profesional, mengutamakan kepentingan pasien, menghormati martabat manusia, serta menjaga kehormatan profesi dalam setiap tindakan maupun komunikasi. 

Artinya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya dinilai dari kemampuan klinis saat menangani pasien, tetapi juga dari cara membangun komunikasi yang menghormati pasien sebagai manusia. 

Dalam konteks itu, komentar yang bernada merendahkan atau menghakimi, berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.

Media Sosial Bukan Ruang Bebas dari Etika Profesi

Polemik komentar terhadap Yusrizal juga memunculkan pertanyaan mengenai batas antara akun pribadi dan identitas profesional seorang tenaga kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menegaskan bahwa empati dan komunikasi yang baik di media sosial merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

"Kemenkes menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis/tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya yang sedang menjalani pelayanan kesehatan," kata Aji.

Ia mengingatkan agar seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan mengedepankan empati ketika berkomunikasi, termasuk saat memberikan tanggapan di media sosial.

"Pada konteks ini harus bijak dalam bermedia sosial. Hal ini juga merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan," ujarnya.

Menurut Aji, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran etik maupun disiplin profesi dapat melaporkannya melalui mekanisme yang tersedia di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukanlah ruang yang sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab profesi.

Cara tenaga kesehatan berinteraksi di ruang digital juga dapat memengaruhi rasa aman pasien serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Evaluasi Tak Hanya untuk Oknum, tetapi Juga Sistem Pelayanan

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengingatkan bahwa polemik ini tidak boleh berhenti pada pembahasan komentar di media sosial semata.

Menurutnya, keluhan Yurizal yang mengaku harus menunggu sekitar delapan jam di IGD juga perlu diaudit untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam sistem pelayanan rumah sakit.

"Ada dugaan, bahasanya kecolongan, kenapa pasien itu tidak segera ditangani. Kenapa sampai nunggu 8 jam? Apakah rumah sakit tidak bisa mendeteksi emergensi? Padahal sesuai ketentuan internasional, kalau emergensi dalam waktu beberapa menit harus sudah ditangani," katanya.

Slamet menilai apabila pasien gawat darurat benar harus menunggu selama itu, maka persoalannya bukan semata-mata pada individu tenaga kesehatan.

"Jadi ada kegagalan sistem di rumah sakit tersebut yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya," ujarnya.

Karena itu, IDI meminta Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh untuk mengetahui penyebab keterlambatan penanganan pasien.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ada dua persoalan yang perlu dijawab secara bersamaan. 

Di satu sisi, dugaan pelanggaran etik akibat komentar yang dinilai tidak berempati perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme profesi. 

Di sisi lain, dugaan keterlambatan pelayanan di rumah sakit juga perlu dievaluasi secara objektif agar diketahui apakah terdapat persoalan dalam sistem pelayanan yang memerlukan pembenahan.

Alarm bagi Dunia Medis di Era Digital

Kasus Yurizal pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan medis, tetapi juga dari cara tenaga kesehatan membangun komunikasi dengan pasien.

Empati, rasa hormat, dan profesionalisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan, baik saat berhadapan langsung dengan pasien maupun ketika berinteraksi di ruang digital.

Di era media sosial, satu komentar dapat menyebar luas dalam hitungan menit dan membentuk persepsi publik terhadap profesi secara keseluruhan. Karena itu, menjaga etika komunikasi bukan hanya penting bagi individu tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Pada saat yang sama, kasus ini juga mengingatkan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada perilaku individu semata. 

Dugaan keterlambatan penanganan pasien di IGD perlu diaudit secara transparan agar publik memperoleh penjelasan yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi. 

Dengan demikian, pelajaran dari kasus Yurizal bukan hanya tentang pentingnya empati, tetapi juga tentang perlunya membangun pelayanan kesehatan yang profesional, komunikatif, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.