REGIONAL:
- Analis Boni Hargens menyatakan wacana pergantian Kapolri saat ini berisiko merugikan Presiden Prabowo Subianto secara politik.
- Kelompok oposisi berpotensi mengeksploitasi kebijakan tersebut untuk membangun narasi menyesatkan yang merusak kredibilitas penegakan hukum.
- Presiden disarankan menunda pergantian tersebut demi menghindari dampak berantai negatif terhadap kepercayaan publik.
Namun demikian, Boni Hargens menyoroti sebuah prinsip penting yang kerap terabaikan, yakni legalitas sebuah tindakan tidak dengan sendirinya membuatnya bijaksana secara politik.
"Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsitkan oleh publik," tandas dia.
Boni juga mengingatkan polemik seputar kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan.
Menurut dia, meskipun polemiknya sudah mereda, masih meninggalkan residu persepsi di sebagian kalangan masyarakat.
"Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya," tutur dia.
Boni menegaskan, evaluasi tentang pergantian Kapolri bukan soal siapa yang layak menjabat, melainkan sebuah pengingat bahwa dalam politik, timing adalah segalanya. Keputusan yang tepat di waktu yang salah, kata dia, bisa menjadi bumerang.
"Dan bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya," pungkas Boni.
TERPOPULER