REGIONAL:
- Peneliti Lesperssi Beni Sukadis mengkritik wacana pengangkatan pengusaha Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
- Norman dinilai tidak memiliki kapasitas birokrasi pemerintahan karena latar belakangnya hanya berasal dari sektor bisnis pertahanan swasta.
- Penunjukan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak iklim sehat industri pertahanan nasional Indonesia.
Suara.com - Wacana pengangkatan pengusaha industri pertahanan Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menuai kritik.
Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, menilai penunjukan figur yang masih aktif di dunia usaha berpotensi memunculkan konflik kepentingan sekaligus menyisakan tanda tanya soal kapasitas mengelola birokrasi pertahanan.
"Saya pikir mungkin ini lebih banyak negatifnya kalau saya lihat ya," kata Beni kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).
Menurut Beni, pengalaman Norman di sektor bisnis pertahanan tidak otomatis menjadi bekal untuk memimpin birokrasi pemerintahan.
Ia menilai pengelolaan kementerian membutuhkan kemampuan menyusun kebijakan strategis serta memahami tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menguasai industri pertahanan.
"Kalau bicara pengalaman mengelola birokrasi pertahanan ataupun menyusun kebijakan strategis di lingkungan pemerintah, saya pikir dia masih masih nol ya," ucapnya.
Selain itu, Beni mengingatkan adanya potensi benturan kepentingan apabila Norman masih memiliki keterlibatan di perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan saat menjabat sebagai wakil menteri.
"Jika dia tetap menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, itu kan terjadi conflict of interest," tegasnya.
Karena itu, Beni menilai pemerintah sebaiknya memilih figur yang memiliki pengalaman birokrasi pertahanan sekaligus bebas dari potensi konflik kepentingan.
"Dua alasan ini menjadi argumen bahwa ya sebaiknya ditolak saja dong. Karena kan itu tadi yang saya bilang dari dua alasan tadi, kapasitas dia mengelola birokrasi masih dipertanyakan, masih 0 persen. Kedua ya soal conflict of interest," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan konflik kepentingan dapat berdampak lebih luas terhadap iklim industri pertahanan nasional apabila kebijakan pemerintah nantinya mengarah pada perusahaan tertentu.
"Ini kan nggak baik bagi rekan-rekan atau kontraktor lain yang ada di Indonesia yang punya pengalaman lebih, punya pengalaman jam terbang lebih tinggi yang mungkin punya lebih baik dibanding dia di bidang ini industri pertahanan," tegasnya.
Isu Reshuffle
Kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat menjelang Agustus 2026. Salah satu nama yang disebut bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto adalah Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Sjafrie Sjamsoeddin.
Norman dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Republikorp, perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan dan teknologi strategis.
Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut nama Norman menguat karena dinilai memahami industri pertahanan dari sisi bisnis dan telah lama terlibat dalam pengembangan alutsista nasional.
Norman juga bukan sosok baru di lingkaran Prabowo.
Saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan, Norman ikut menandatangani kerja sama pengadaan rudal permukaan-ke-permukaan Cakir dan rudal pertahanan udara Sungur dengan industri pertahanan Turki pada Agustus 2024.
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Istana mengenai kabar pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
TERPOPULER