- Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
- Pemerintah memprioritaskan pengisian jabatan menteri yang kosong akibat tugas lain maupun tersandung masalah hukum.
- Pemerintah menerima usulan PKS agar Presiden Prabowo mempertimbangkan sosok profesional dari luar partai politik.
Suara.com - Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka jrlang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet.
"Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," kata Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Meski begitu, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan perubahan jika terdapat kebutuhan untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong.
Menurut Prasetyo, jika nantinya ada perombakan, prioritasnya adalah jabatan yang kosong akibat pejabat sebelumnya mendapat tugas lain maupun tersandung persoalan hukum.
"Prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong," ujarnya.
Prasetyo kemudian memberi contoh dua posisi yang saat ini mengalami kekosongan.
"Contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu," imbuhnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa pemerintah belum berbicara mengenai perombakan besar-besaran kabinet. Jika ada perubahan, pengisian posisi kosong menjadi salah satu pertimbangan utama.
Di tengah isu tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya mendorong agar Presiden Prabowo mempertimbangkan sosok profesional dari luar partai politik untuk mengisi posisi menteri.
Prasetyo tidak memberikan penolakan maupun persetujuan terhadap usulan tersebut. Ia memilih menyatakan bahwa masukan dari PKS akan diterima dan dipertimbangkan pemerintah.
"Ya, usulan kita terima. Terima kasih. Nanti kita pikirkan ya," pungkasnya.