- Bowo dan Nila di Bekasi serta Tangerang enggan merayakan HUT RI karena kecewa terhadap pemerintah dan kondisi ekonomi.
- Sosiolog Okky Madasari menyatakan keengganan warga merayakan kemerdekaan adalah bentuk ekspresi kekecewaan atas kesulitan hidup yang mereka alami.
- Aksi boikot perayaan kemerdekaan dan kritik masyarakat dinilai Okky Madasari sebagai wujud kesadaran nasionalisme yang sah.
Suara.com - Semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini tak lagi terasa sama bagi sebagian warga. Di tengah tradisi memasang bendera Merah Putih, menghias lingkungan, dan mengikuti berbagai perlombaan, ada warga yang memilih tak ikut merayakan karena merasa kondisi Indonesia belum sepenuhnya baik-baik saja.
Bagi mereka, sulit merasakan euforia kemerdekaan ketika persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, mahalnya kebutuhan hidup, hingga kekecewaan terhadap pemerintah masih menghantui kehidupan sehari-hari.
Warga Bekasi seperti Bowo (29), misalnya, mengaku sengaja tidak memasang bendera di rumahnya tahun ini. Keputusan itu diambil meski hampir seluruh tetangganya tetap memasang Merah Putih.
"Jujur rumah saya enggak pasang bendera, padahal tetangga semua pasang bendera. Karena jujur Agustusan tahun ini enggak semangat banget apalagi melihat tingkah-tingkah pemerintah sekarang," kata Bowo.
Ia mengaku kecewa melihat kinerja pemerintah yang dinilainya lebih mementingkan kepentingan sejumlah pihak dibandingkan masyarakat luas.
"Sebagai WNI merasa kecewa melihat kinerja pemerintah sekarang hanya mementingkan sejumlah pihak tapi tidak mementingkan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Nila (35), warga Tangerang, juga mengaku tidak terlalu berminat mengikuti perayaan 17 Agustus tahun ini. Baginya, sulit merayakan kemerdekaan ketika masih banyak persoalan yang membuat masyarakat merasa belum merdeka dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebebasan menyampaikan kritik, beban pajak, kondisi lapangan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kenaikan harga kebutuhan.
Menurut Nila, masyarakat juga menghadapi ketidakpastian dalam mencari pekerjaan. Mereka yang terkena PHK, khususnya pada usia 35 tahun ke atas, dinilainya semakin sulit mendapatkan pekerjaan baru.
"Lapangan kerja nyatanya sulit, banyak PHK. Orang yang tidak kompeten bisa dapat jabatan mentereng, asal mendukung. Lapangan kerja terbatas usia. Masyarakat yang di-PHK di usia 35 ke atas sulit cari kerja kalau kena PHK," tuturnya.
Sosiolog: Tak Bisa Dipaksa Merayakan Kemerdekaan Jika Tak Merasakannya

Fenomena warga yang mulai enggan mengikuti perayaan 17 Agustus tersebut dinilai bukan sekadar bentuk apatisme terhadap negara.
Sosiolog Okky Madasari melihat sikap tersebut sebagai ekspresi kekecewaan dan keresahan masyarakat ketika persoalan yang mereka hadapi sudah menyentuh kebutuhan paling mendasar.
"Karena mungkin persoalan yang dihadapi sudah sedemikian mendasar, semua orang bisa merasakan. Lalu di tengah segala kesulitan ini, kita diajak untuk merayakan kemerdekaan. Itu kan sesuatu yang ironis," kata Okky.
Menurut dia, masyarakat sebenarnya tidak perlu dipaksa untuk memahami makna kemerdekaan. Sebab, pengalaman sehari-hari sudah membuat mereka merasakan apakah kemerdekaan itu benar-benar hadir atau tidak.
"Perayaan kemerdekaan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bisa merasakan kemerdekaan itu," ujarnya.
Okky menjelaskan, kemerdekaan bukan sekadar status Indonesia sebagai negara yang telah bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kedaulatan ekonomi, dan merasa aman ketika menyampaikan pendapat.
"Berarti sekarang di setiap rumah, kita tidak lagi punya rasa kemerdekaan. Kita sudah tidak lagi punya kedaulatan ekonomi. Kita sedang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Kita sedang takut untuk bersuara. Itu kan makna dari kata kemerdekaan," tuturnya.
Karena itu, menurut Okky, berkurangnya antusiasme warga dalam menyambut 17 Agustus merupakan cerminan keresahan yang lebih besar.
Ia bahkan menyinggung munculnya warga yang menolak ikut iuran kemerdekaan, tidak mengikuti lomba, maupun berbagai agenda perayaan di lingkungan tempat tinggal.
"Ada yang tidak mau iuran kemerdekaan. Ada yang tidak mau ikut lomba, tidak mau ikut rencana. Karena itu memang ekspresi kekecewaan, keresahan, cerminan bahwa kemerdekaan itu sedang tidak hadir di rumah masing-masing warga sana," kata Okky.
Tak Mau Ikut Lomba Bukan Berarti Tak Nasionalis
Okky juga menilai kritik yang terus bermunculan di media sosial maupun sikap sebagian warga yang memilih tidak mengikuti perayaan kemerdekaan tidak serta-merta menunjukkan lunturnya nasionalisme.
Menurut dia, persoalannya justru terletak pada pemaknaan nasionalisme yang selama ini terlalu sering dikaitkan dengan kepatuhan terhadap pemerintah.
Okky mengatakan masyarakat selama ini kerap dibentuk dalam pemahaman bahwa nasionalisme berarti mengikuti rencana pembangunan pemerintah. Akibatnya, kritik terhadap kebijakan negara justru dapat dicap sebagai tindakan yang tidak nasionalis.
"Kalau kita mengkritik, kita dianggap antek asing. Kalau kita mempertanyakan kebijakan, kita dianggap londo ireng. Padahal nasionalisme punya makna yang lebih luas daripada itu," katanya.
Ia menilai suara kritis dari akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat yang memilih memboikot sebagian agenda perayaan kemerdekaan juga dapat menjadi bentuk nasionalisme.
"Bahkan ketika ada yang memboikot acara kemerdekaan, itu adalah kesadaran nasionalisme," tuturnya.
Menurut Okky, kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada seremoni setiap 17 Agustus. Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, kebebasan berekspresi, dan adanya ruang bagi warga untuk mengkritik pemerintah.
Karena itu, di tengah munculnya kekecewaan dan keengganan sebagian warga mengikuti perayaan 17 Agustus, Okky menilai sudah waktunya makna nasionalisme dan kemerdekaan dikembalikan kepada masyarakat sipil.