Pakar: Desil DTSEN Tak Bisa Jadi Vonis Tunggal Penerima Subsidi

Bella, Hiskia Andika Weadcaksana

Kamis, 20 Agustus 2026 | 15:31 WIB
Pakar: Desil DTSEN Tak Bisa Jadi Vonis Tunggal Penerima Subsidi
Ilustrasi desil 1-10 (ChatGPT)
baca 10 detik
  • Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai penggunaan desil secara tunggal dalam penentuan subsidi berisiko salah sasaran.
  • Pada Kamis 20 Agustus 2026, Wisnu menyatakan kelompok desil atas memiliki disparitas ekonomi yang sangat lebar sehingga perlu diperinci.
  • Pemerintah disarankan menggunakan data desil hanya sebagai penyaring awal yang digabungkan dengan aspek kewajiban serta beban pengeluaran rumah tangga.

Suara.com - Pemerintah didesak agar tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima atau pencabutan subsidi. Pasalnya, pembagian masyarakat berdasarkan desil masih memiliki risiko salah sasaran.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai risiko tersebut dapat ditekan dengan membuat pembagian kesejahteraan yang lebih granular.

Desil tetap dapat digunakan, tetapi pemerintah perlu melihat posisi rumah tangga secara lebih rinci, termasuk mempertimbangkan kelompok transisi di sekitar batas antarkelompok.

"Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil," kata Wisnu, Kamis (20/8/2026).

Menurut Wisnu, persoalan semakin kompleks ketika pemerintah memperlakukan desil 9 dan 10 sebagai kelompok ekonomi yang homogen.

Padahal, rentang kondisi ekonomi masyarakat yang berada dalam dua kelompok teratas tersebut dapat sangat lebar. Begitu pula dari sisi pendapatan, jumlah tanggungan, hingga beban pengeluaran.

Ia mencontohkan rumah tangga dengan pendapatan Rp10 juta per bulan dapat berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpenghasilan Rp100 juta.

Padahal, ketahanan ekonomi keduanya bisa berbeda jauh ketika memperhitungkan cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

"Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal," tegasnya.

baca juga

Wisnu menyoroti keterbatasan data kesejahteraan yang lebih banyak menggambarkan sisi aset rumah tangga.

"Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban," imbuhnya.

Padahal, kemampuan ekonomi seseorang tidak cukup dinilai dari apa yang dimiliki. Sebab, rumah tangga juga memiliki kewajiban dan beban pengeluaran yang dapat menggerus daya tahan finansial.

Karena itu, ia menilai data desil seharusnya hanya menjadi alat penyaring awal dan tidak digunakan sebagai penentu tunggal hak masyarakat.

Pemerintah perlu menggabungkannya dengan data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil dalam rumah tangga.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," tegasnya.

Pemerintah, kata dia, perlu memperhitungkan kondisi riil sebuah rumah tangga yang tidak selalu tergambar dari data administrasi keluarga. Apalagi ketika satu rumah dihuni orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang turut menjadi bagian dari beban ekonomi.

Pencabutan subsidi secara mendadak terhadap kelompok yang berada dalam kondisi rentan dapat menimbulkan dampak berantai.

Dalam konteks subsidi BBM, Wisnu mengatakan pemerintah memiliki pilihan yang lebih bertahap daripada sekadar menetapkan batas hitam-putih berdasarkan desil.

Pengendara melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Pertamina, Jakarta, Selasa (10/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Pengendara melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Pertamina, Jakarta, Selasa (10/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Salah satu alternatifnya ialah membatasi volume BBM berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga, dengan tetap menyediakan masa transisi serta mekanisme pembaruan data.

"Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai," ujarnya.

Kebijakan subsidi harus mampu mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mekanisme sanggah dan pembaruan data perlu dibuat cepat agar masyarakat yang merasa mengalami kesalahan klasifikasi dapat memperoleh jalan keluar tanpa harus menunggu pendataan berikutnya.

"Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ilusi Desil DTSEN, Pakar Soroti Risiko Data Keliru yang Bisa Rampas Hak Subsidi Rakyat

Ilusi Desil DTSEN, Pakar Soroti Risiko Data Keliru yang Bisa Rampas Hak Subsidi Rakyat

News | Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07 WIB

Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN: Solusi Bersih-bersih atau Potensi Tumpang Tindih?

Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN: Solusi Bersih-bersih atau Potensi Tumpang Tindih?

News | Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:50 WIB

Penentuan Desil Tak Sesuai Ekonomi Warga, Menko Airlangga Akui Data DTSEN Tak Permanen

Penentuan Desil Tak Sesuai Ekonomi Warga, Menko Airlangga Akui Data DTSEN Tak Permanen

Bisnis | Kamis, 20 Agustus 2026 | 11:43 WIB

Krisis Pakan Ternak Tiap Kemarau, Negara Diminta Tak Lepas Tangan Soal Infrastruktur Air

Krisis Pakan Ternak Tiap Kemarau, Negara Diminta Tak Lepas Tangan Soal Infrastruktur Air

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 20:14 WIB

Pertalite Masih Bebas Dibeli, Pembatasan untuk Orang Kaya Masih Dikaji

Pertalite Masih Bebas Dibeli, Pembatasan untuk Orang Kaya Masih Dikaji

Video | Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:10 WIB

Wacana Amnesti Koruptor BUMN Sesat Berbahaya, Berpotensi Bikin Korupsi Makin Subur

Wacana Amnesti Koruptor BUMN Sesat Berbahaya, Berpotensi Bikin Korupsi Makin Subur

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:18 WIB

Festival Momaya 2026 Tandai Berakhirnya Pengabdian KKN-PPM UGM di Kecamatan Biluhu

Festival Momaya 2026 Tandai Berakhirnya Pengabdian KKN-PPM UGM di Kecamatan Biluhu

Your Say | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:14 WIB

Pertalite Belum Dibatasi, Bahlil: Masih Dikaji untuk Sasar Orang Kaya

Pertalite Belum Dibatasi, Bahlil: Masih Dikaji untuk Sasar Orang Kaya

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 14:31 WIB

Tim Dokter UGM Berangkat ke NTT, Fokus Petakan Kebutuhan Medis Korban Gempa

Tim Dokter UGM Berangkat ke NTT, Fokus Petakan Kebutuhan Medis Korban Gempa

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 13:43 WIB

Anak Menkeu Viral, Diduga Singgung '7 Oligarki' Pengendali Politik dan Desil

Anak Menkeu Viral, Diduga Singgung '7 Oligarki' Pengendali Politik dan Desil

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 07:04 WIB

Terkini

Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu

Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 06:35 WIB

Bareskrim Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, Perputaran Uang Capai Rp 2,9 Triliun

Bareskrim Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, Perputaran Uang Capai Rp 2,9 Triliun

News | Kamis, 19 November 2026 | 06:30 WIB

Kenapa Aktivasi IKD Gagal Terus? Coba 7 Cara Lewat HP Tanpa ke Dukcapil Ini

Kenapa Aktivasi IKD Gagal Terus? Coba 7 Cara Lewat HP Tanpa ke Dukcapil Ini

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 06:05 WIB

Wajah Berminyak dan Jerawatan akibat Polusi? Ini 5 Serum Acne Pria yang Bisa Dicoba

Wajah Berminyak dan Jerawatan akibat Polusi? Ini 5 Serum Acne Pria yang Bisa Dicoba

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 06:05 WIB

Waxing vs Shaving: Mana yang Lebih Aman, Tahan Lama, dan Minim Iritasi?

Waxing vs Shaving: Mana yang Lebih Aman, Tahan Lama, dan Minim Iritasi?

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 06:05 WIB

Risiko Galbay Pinjol Legal Terhadap Slik OJK

Risiko Galbay Pinjol Legal Terhadap Slik OJK

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 06:00 WIB

Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah Solo

Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah Solo

Jawa Tengah | Kamis, 19 November 2026 | 06:00 WIB

Hutan Kota UI Direncanakan Bakal Jadi Kebun Raya

Hutan Kota UI Direncanakan Bakal Jadi Kebun Raya

Foto | Kamis, 19 November 2026 | 06:00 WIB

Wajah Kusam dan Berminyak akibat Sering Panas-panasan? Ini 5 Serum Pria yang Bisa Jadi Solusi

Wajah Kusam dan Berminyak akibat Sering Panas-panasan? Ini 5 Serum Pria yang Bisa Jadi Solusi

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 05:30 WIB

Nyaman untuk Lansia Nggak Bikin Mabuk Darat, Ini Mobil 7 Penumpang Irit dan Murah Perawatan

Nyaman untuk Lansia Nggak Bikin Mabuk Darat, Ini Mobil 7 Penumpang Irit dan Murah Perawatan

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 04:45 WIB

×