- Forum Ulama Nahdliyyin menggelar halaqah di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026, untuk menyelamatkan marwah Syuriyah NU.
- Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menyatakan sistem AHWA menyimpang karena marak praktik politik uang dan suap dari institusi luar.
- Forum mendesak seluruh pemegang hak suara menolak komersialisasi organisasi serta mengembalikan Muktamar ke-35 pada jalan pengabdian.
Suara.com - Ketegangan menyelimuti persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah NU bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Langkah ini dilakukan demi mengembalikan otoritas moral serta menjaga Muktamar dari praktik risywah atau suap (politik uang).
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menegaskan bahwa halaqah ini menjadi wadah konsolidasi bagi pengurus syuriyah, tanfidziyah, hingga puluhan pengasuh pesantren.
Kiai Mujib melontarkan kritik pedas terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan lima poin Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang dirilis PBNU.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. Indikasi 'tembak di tempat' dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” ujar Kiai Mujib, kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif yang menjadi salah satu narasumber halaqah, mengatakan ishlah yang beberapa waktu lalu berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah lips service.
"Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” ujar KH Samsul.
Sementara itu, KH Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian.
“Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar KH Adnan.
Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi mengatakan dalam kriteria AHWA, jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim dan tentunya paling tertib pendidikannya.
"Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” ujarnya.
Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga nahdliyin secara umum, harus berani bersikap tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi.
Forum mendorong adanya kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali pada Niat Dasar (Tajdidun Niyat), mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian (khidmah), bukan jalan mencari keuntungan finansial sesaat. Selain itu juga menolak Serangan Fajar dan Tembak di Tempat.
Tidak hanya itu, para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU harus berani menjaga kehormatan diri. Karena stempel NU terlalu suci untuk ditukar dengan uang tunai.