Bukan Cuma Penonton, Gus Yahya Ingin NU Jadi 'Active Player' di Isu Strategis Global

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti pergeseran identitas ke-NU-an yang semakin cair di tengah masyarakat Indonesia.

Gus Yahya menekankan perlunya mendefinisikan kembali NU di tengah tantangan zaman yang berubah.

Hal itu disampaikannya dalam acara "Bincang-Bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU" di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Gus Yahya menjelaskan, bahwa saat ini batas-batas sosial dan kultural yang dulu menandai warga NU telah mengalami peleburan yang signifikan.

"Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur," jelas Gus Yahya seperti dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Selain peleburan kultural, Gus Yahya memaparkan data lonjakan drastis masyarakat yang mengaku sebagai warga NU secara eksplisit.

Merujuk pada berbagai survei, angka populasi Muslim yang mengaku NU meningkat dari sekitar 27 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 57,2 persen pada tahun 2024.

"Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun," katanya.

"Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan," sambungnya.

Menghadapi cairnya persepsi publik, Gus Yahya menilai struktur organisasi NU (Jam'iyyah) harus diperkuat agar tetap menjadi rujukan utama dalam mendefinisikan jati diri NU.

Ia mendorong adanya transformasi model kepemimpinan dari yang bersifat kasual menjadi lebih formal.

"Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta'rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi," tegasnya.

"Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal," tambahnya.

Mengenai dinamika politik domestik, Gus Yahya menegaskan komitmen NU untuk tetap berada pada jalur Khittah, yakni menjaga jarak dari politik kekuasaan.

Hal ini didasari data bahwa pemilih NU tersebar luas di berbagai partai politik, mulai dari Gerindra, PDIP, Golkar, hingga PKB.

"Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat," paparnya.

Sementara itu di kancah internasional, Gus Yahya memproyeksikan NU sebagai pemain aktif yang memberikan solusi atas isu-isu global, bukan sekadar pendukung agenda pihak lain.

"Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional," urainya.

Di sisi lain, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Endin AJ Soefihara, turut memberikan catatan mengenai syarat ideal menjadi Ketua Umum PBNU yang mencakup aspek keilmuan, spiritualitas, hingga logistik.

"Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU," kata KH Endin.

"Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu," selorohnya.