Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!

Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengkhawatirkan ketidakakuratan penentuan desil masyarakat berdampak langsung terhadap warga yang seharusnya menerima bantuan sosial atau bansos.

Menurut Bonnie, persoalan data tidak bisa dipandang sekadar sebagai masalah administratif. Penentuan desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh berbagai program bantuan.

“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” kata Bonnie kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Bonnie menilai Badan Pusat Statistik (BPS) perlu segera mengevaluasi proses pendataan dan penentuan desil masyarakat.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.

“Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” ujarnya.

Menurut Bonnie, pembenahan data harus dilakukan secara menyeluruh agar kesalahan dalam pengelompokan masyarakat tidak berujung pada terputusnya akses terhadap program bantuan.

Selain perbaikan data, Bonnie menekankan pentingnya memastikan ketersediaan anggaran untuk menjangkau masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Menurut dia, data yang akurat harus diikuti kapasitas program dan anggaran yang memadai. Dengan begitu, masyarakat yang masuk kategori membutuhkan dapat tetap memperoleh haknya.

Karena itu, Bonnie mendorong pemerintah memastikan dua hal berjalan beriringan, yakni pembenahan akurasi data penerima manfaat serta penyediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan langkah tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Tukang Becak Masuk Desil 9

Sorotan terhadap akurasi data desil sebelumnya mencuat setelah seorang tukang becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tercatat masuk desil 9.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena kondisi ekonomi warga tersebut dinilai tidak mencerminkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Perubahan status desil itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap akses keluarganya terhadap sejumlah program bantuan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina sebelumnya juga mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi persoalan tersebut.

Ia menilai perubahan data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap proses pendataan, pemutakhiran, hingga verifikasi data masyarakat.

Selly juga menyoroti adanya kejanggalan dalam pengelompokan desil, termasuk ketika seorang tukang becak tercatat dalam desil 9, sementara seorang lurah berada di desil 8.

Menurutnya, status desil tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh perlindungan sosial.

Kondisi masyarakat perlu dinilai berdasarkan berbagai indikator, seperti kondisi tempat tinggal, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, serta kondisi anggota keluarga.