Guru Honorer Cemas Nasibnya Usai 2026, DPR Janji Kawal Kepastian Status Mereka

Suara.com - Pimpinan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan ini fokus membahas kepastian nasib para tenaga pendidik non-ASN menjelang berakhirnya ketentuan penataan honorer pada akhir 2026.

Wakil Ketua FAGRI Amiruddin, usai audiensi, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka didasari oleh kekhawatiran akan masa depan guru non-ASN setelah 31 Desember 2026.

Menurutnya, sejauh ini regulasi yang ada belum memberikan jaminan untuk tahun berikutnya.

“Dibahas terkait kepastian status guru non-ASN. Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” ujar Amiruddin.

Amiruddin juga menyoroti pemberitaan di media massa yang belakangan ini lebih banyak berfokus pada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara posisi guru non-ASN seolah terlupakan.

“Nah kita tunggu-tunggu kabar kepastian untuk kita. Namun, ketika ramai di media minggu-minggu kemarin itu hanya ada kabar tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu saja. Sementara kami guru non-ASN tidak disebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa FAGRI sangat berharap mendapatkan jawaban mengenai “akan seperti apa nanti kami di tahun 2027.”

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution memberikan apresiasi atas respons cepat pimpinan DPR RI dalam menerima aspirasi mereka. Ia menyebut dialog tersebut memberikan harapan baru bagi ratusan ribu guru honorer.

"Alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasco dan juga bapak Saan Mustopa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi,” kata Ahmad.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengawal penyelesaian masalah ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026, yang mencakup data cukup besar.

"Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mana cut-off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang,” jelas Ahmad.

Ahmad berharap komitmen tersebut segera dituangkan dalam formulasi kebijakan yang konkret demi masa depan guru non-ASN di seluruh tanah air.

“Mudah-mudahan dapat terealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasi oleh pimpinan DPR,” pungkasnya.