Sentil Fasilitas Mewah DPR, Aktivis Pati: Bapak Tetap Kaya Meski Ada Korupsi

Suara.com - Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, melontarkan kritik keras kepada pimpinan DPR RI. Di hadapan para wakil rakyat, ia menyoroti jurang antara pejabat yang tetap hidup berkecukupan dan rakyat kecil yang harus menanggung dampak korupsi.

Kritik itu disampaikan Teguh dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Teguh menilai korupsi menjadi salah satu penyebab utama kesengsaraan rakyat. Dampaknya, kata dia, paling terasa bagi masyarakat kecil di desa yang berada di posisi paling rentan.

Ia menyebut pejabat negara tetap memiliki gaji, fasilitas, dan tunjangan meski uang negara terus dirugikan akibat praktik korupsi. Sementara rakyat kecil justru harus menghadapi dampaknya secara langsung.

"Korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat, Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban, yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biar biarkan saja. Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya," ujar Teguh.

Desak DPR Mundur jika Tak Mampu Sejahterakan Rakyat

Teguh kemudian secara terbuka menggugat tanggung jawab anggota DPR yang telah diberi mandat oleh rakyat.

Ia menegaskan, jabatan wakil rakyat seharusnya digunakan untuk mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru membuat rakyat semakin menderita.

Menurut Teguh, apabila para wakil rakyat tidak mampu menjalankan amanah tersebut, mereka sebaiknya mengundurkan diri.

"Kalau jenengan yang sudah kami amanahi, kami percayai ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami... mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami," tegasnya.

Tak berhenti di situ, Teguh juga melontarkan peringatan bernuansa religius. Ia mengatakan rakyat tetap akan berupaya mencabut mandat para wakil rakyat melalui doa apabila jalur formal tidak memungkinkan.

"Akan kami cabut mandat itu, Pak, meskipun dari prosedur enggak bisa. Tapi wallahi, Pak, kami akan wiritan kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja," lanjut Teguh.

Soroti Nasib Rakyat Rentan

Di akhir penyampaiannya, Teguh juga meminta DPR lebih serius memperhatikan kelompok masyarakat rentan yang hidupnya bergantung pada penghasilan harian.

Ia kembali membandingkan kondisi tersebut dengan para pejabat yang tetap menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas.

"Rakyat rentan itu, besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nek jenengan besok nyorek wis cetho, karuane. Ora berangkat pun jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami ora berangkat, tidak berangkat kerja ya tidak dapat apa-apa," pungkasnya.