Perebutan Kursi Ketum PBNU: Intrik Politik di Balik Muktamar ke-35 NU

Suara.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tidak sekadar menjadi forum rutin pergantian kepemimpinan.

Di balik agenda menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk lima tahun ke depan, terselip tarik-menarik kepentingan, persoalan aturan organisasi, hingga pertanyaan tentang sejauh mana negara berada di luar kontestasi internal NU.

Salah satu isu yang paling menyita perhatian menjelang muktamar adalah munculnya nama Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam bursa Ketua Umum PBNU.

Kabar Nasaruddin mundur dari kabinet untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU bahkan sempat beredar luas di media sosial dan grup percakapan.

Namun, isu itu dibantah langsung oleh Nasaruddin. Ia menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan memilih berkonsentrasi membantu Presiden Prabowo Subianto.

“Yang terbaik buat saya, lebih baik saya berkonsentrasi di Kementerian Agama, tanpa harus meninggalkan konsen saya terhadap Nahdlatul Ulama,” tegas Nasaruddin dikutip dari keterangan resmi Kementerian Agama, Kamis (27/8/2026).

Menariknya, isu tersebut tidak muncul tanpa konteks. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memang memasukkan Nasaruddin dalam daftar figur yang berpeluang maju bersama sejumlah nama lain, termasuk KH Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Di sinilah salah satu simpul persoalan Muktamar ke-35 terlihat. Jika Nasaruddin maju, statusnya sebagai Menteri Agama berhadapan dengan aturan internal NU mengenai larangan rangkap jabatan.

Ketentuan tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung dan hanya dapat diubah oleh muktamirin dalam forum muktamar.

Artinya, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang memiliki popularitas atau dukungan, tetapi juga apakah aturan organisasi akan dipertahankan atau justru dibuka ruang perubahan.

Namun, Nasaruddin akhirnya memilih keluar dari pusaran tersebut. Ia mengaku mendapat dukungan dari sejumlah kolega dan sahabat, tetapi meminta maaf kepada pihak yang telah membayangkan dirinya memimpin PBNU.

Ketika satu nama meredup, nama lain justru menguat.

Gus Kikin muncul dengan modal yang berbeda. Pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jawa Timur itu memperoleh mandat dari PWNU Jawa Timur bersama PCNU se-Jawa Timur untuk maju dalam kontestasi.

Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Abdul Matin Djawahir menegaskan pencalonan tersebut bukan keinginan pribadi Gus Kikin, melainkan hasil keputusan struktur NU Jawa Timur.

Gus Kikin juga membawa modal simbolik yang kuat. Ia merupakan cicit KH M Hasyim Asy’ari, pendiri NU, serta penerus kepemimpinan Pesantren Tebuireng setelah wafatnya KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Di saat bersamaan, ia memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024-2029.

Namun, kekuatan Gus Kikin tidak hanya bertumpu pada garis keturunan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Aqobah International School KH A Junaidi Hidayat menilai pemimpin NU membutuhkan kombinasi kapasitas keilmuan, manajerial, jaringan, serta kemampuan membangun kekuatan ekonomi dan pendidikan organisasi.

Gus Kikin sendiri memilih narasi yang relatif berbeda dari kontestasi politik terbuka. Ia menyebut pencalonannya sebagai amanah, bukan ambisi pribadi. Alih-alih kampanye terbuka, ia memperbanyak silaturahmi ke pesantren dan tokoh NU di berbagai daerah.

Pertarungan akhirnya bukan semata soal nama, tetapi tentang arah NU. Gus Kikin menawarkan penguatan kembali fondasi organisasi melalui Qanun Asasi, adab, ukhuwah, sanad keilmuan, dan politik kebangsaan.

Di sisi lain, negara memilih menampilkan posisi seolah berada di luar arena. Presiden Prabowo saat membuka muktamar menyatakan tidak mengatur jalannya forum tersebut.

Sebelumnya, Gus Ipul juga menyebut Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada muktamirin untuk menjalankan musyawarah tanpa campur tangan pihak luar.

Pesan tersebut menjadi penting karena NU bukan organisasi biasa. Prabowo bahkan menegaskan hubungan antara NU dan Indonesia dalam satu kalimat: “NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun.”

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam pembukaan muktamar justru mengangkat semangat ta’awun atau tolong-menolong sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan pentingnya kepemimpinan agama diberikan kepada orang yang kompeten.

Dengan demikian, intrik Muktamar ke-35 NU sesungguhnya berada pada persimpangan antara aturan dan figur, mandat struktur dan popularitas, tradisi organisasi dan kebutuhan perubahan, serta kedekatan dengan kekuasaan dan independensi NU.

Sabtu (29/8/2026), muktamirin akan menentukan jawabannya. Bukan hanya siapa yang duduk di kursi Ketua Umum PBNU, tetapi juga ke mana organisasi terbesar di Indonesia itu akan diarahkan memasuki fase berikutnya.