Buruh Pantau 10 Pasal Krusial RUU Ketenagakerjaan, Siap Demo Jika Isinya Merugikan!

Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan DPR dan pemerintah memuat aturan yang merugikan kaum buruh.

Said menegaskan, buruh tetap menginginkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Namun, tenggat waktu tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesahkan aturan secara terburu-buru.

"Jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (29/8/2026).

Ia mengatakan, aksi buruh kemungkinan digelar menjelang pembahasan akhir RUU Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober mendatang.

"Agustus September ini belum kami pastikan untuk lakukan aksi, mungkin mendekati nanti pembahasan akhir dari Undang-Undang Ketenagakerjaan perlindungan ketenagakerjaan," katanya.

10 Pasal Disorot

Menurut Said, pembahasan RUU tersebut berpotensi berlangsung alot karena buruh dan pengusaha memiliki kepentingan yang kerap bertolak belakang.

Ia menyebut setidaknya terdapat 10 klaster persoalan yang menjadi perhatian Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) dan KSPI.

Pertama, soal upah. Buruh meminta RUU baru menjamin penghasilan yang layak dan tidak kembali pada kebijakan pengupahan yang menekan nilai upah.

Kedua, mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Buruh menginginkan PHK diposisikan sebagai langkah terakhir dengan prosedur yang adil, bukan justru semakin dipermudah.

Klaster ketiga terkait pesangon. KSP-PB dan KSPI menolak ketentuan pesangon 0,5 kali sebagaimana masih dimungkinkan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Menurut mereka, pesangon harus sekurang-kurangnya satu kali ketentuan dan tidak dicicil.

Keempat, buruh menyoroti outsourcing atau alih daya yang diminta untuk dihapus atau setidaknya dibatasi secara ketat. KSP-PB mengusulkan alih daya hanya diterapkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni pengemudi, petugas keamanan, layanan kebersihan, dan katering.

Kelima, terkait pekerja kontrak atau PKWT. Said meminta jangka waktu kontrak dibatasi secara jelas dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Ia juga menekankan Putusan MK harus menjadi rujukan, termasuk batas keseluruhan PKWT paling lama lima tahun.

Keenam soal pengaturan tenaga kerja asing atau TKA. KSPI meminta TKA dibatasi hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, dengan masa kerja maksimal tiga tahun dan kewajiban transfer pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.

“TKA untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus harus dilarang,” tegas Said.

Selain itu, buruh juga menyoroti pengaturan waktu kerja dan istirahat panjang. Prinsip 40 jam kerja per minggu, menurut Said, harus tetap dipertahankan.

Masalah berikutnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ia meminta cakupan JKP diperluas, termasuk bagi pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta dikembangkan menjadi perlindungan pengangguran yang lebih kuat.

Said juga menekankan pentingnya jaminan kompensasi bagi pekerja kontrak dan outsourcing.

Mereka meminta kompensasi setara dengan fungsi pesangon, yakni satu bulan upah untuk setiap satu tahun masa kerja, dengan skala manfaat hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.

"Pembahasan Undang-Undang ini jangan hanya dikejar waktu, akhirnya isinya merugikan buruh," ujar Said.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026 menetapkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai hak inisiatif DPR. Rancangan undang-undang tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.