Muktamar NU 35, Misteri 'Papi Umba Pakocir' dan Tudingan Intervensi di Balik Kemenangan Gus Kikin

Dia berargumen bahwa hasil ini bukanlah bentuk kemenangan dari sebuah pertarungan ide atau gagasan yang merdeka, melainkan karena ketiadaan perlawanan yang berarti akibat intervensi.

Ia menegaskan pandangannya terhadap hasil akhir muktamar di Jombang tersebut.

"Saya ingin mengatakan: tidak. Mereka tidak menang. Mereka menang karena tidak ada pertarungan," tegasnya.

Menurutnya, semangat untuk memerdekakan NU dari campur tangan penguasa sebenarnya sudah menggema kuat hingga ke pelosok sebelum muktamar dimulai.

Warga NU di seluruh Indonesia disebut merindukan ketenteraman tanpa intrik dan manuver politik praktis.

Namun, realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, di mana kekuatan politik yang seharusnya menjadi saluran aspirasi warga NU justru dianggap "dimangsa" oleh kepentingan penguasa.

Perubahan Aturan Main di Ambang Kontestasi

Selain faktor hilangnya tokoh kunci di saat kritis, Muktamar Ke-35 juga diwarnai dengan perubahan aturan main yang fundamental.

Sidang Pleno III memutuskan sebuah perubahan signifikan dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Jika sebelumnya dipilih langsung oleh muktamirin, kini ditetapkan oleh AHWA dari lima nama hasil penjaringan.

Data resmi risalah muktamar mencatat bahwa sebanyak 401 dari 552 pemilik suara menyetujui perubahan ini, sementara 150 menolak, dan satu suara dinyatakan tidak sah.

Perubahan aturan di tengah jalan inilah yang memicu syak wasangka mengenai upaya sistematis untuk memenangkan calon tertentu.

Gus Lilur memberikan pernyataan keras terkait mekanisme yang dianggap tidak wajar tersebut.

"Mereka bukan menang. Tapi dimenangkan," ucapnya.

Esensi Ber-NU di Luar Struktur PBNU

Meskipun memberikan kritik tajam terhadap proses muktamar, Khalilur tetap memberikan ucapan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin.

Ia berharap amanah tersebut dapat membawa maslahat bagi umat, meskipun ia tetap pada pendiriannya untuk menjaga jarak dengan struktur formal organisasi.

Bagi sebagian warga NU, esensi organisasi ini tidak terletak pada siapa yang menduduki jabatan di kantor PBNU, melainkan pada nilai-nilai agama yang dijalankan sehari-hari.

"Ber-NU tanpa ber-PBNU. Sebab NU itu bukan kantor. NU itu cara beragama. Ia hidup di langgar-langgar, di majelis tahlil, di pengajian selepas maghrib, di khidmah para kiai kampung yang tidak pernah masuk daftar hadir muktamar mana pun," jelasnya.

Pandangan ini menjadi pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk politik muktamar dan perebutan kekuasaan di tingkat pusat, kekuatan sejati NU tetap berada di tangan para kiai kampung dan jamaah di tingkat akar rumput yang menjaga tradisi keagamaan tanpa mempedulikan siapa yang menghuni kantor pusat. Ia menutup catatannya dengan pesan yang sangat personal sebagai warga NU.

"Kantor boleh berganti penghuni. Cara beragama tidak boleh berganti pemilik," pungkasnya.