Kemenkum Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK

Suara.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan tetap pada keputusan membatalkan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK). Penegasan itu disampaikan setelah PLK mengajukan upaya hukum banding atas putusan di tingkat pertama.

Ketua Tim Advokasi Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum RI, Fitra Kadarina mengatakan, Ditjen AHU telah menyampaikan kontra-memori banding terhadap permohonan PLK pada Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah tetap mempertahankan keputusan pembatalan status badan hukum PLK.

“Iya, sebenarnya proses hukum sudah masuk ke tahap upaya hukum banding, ya. Jadi upaya hukum banding diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” kata Fitra saat berbicara pada talkshow bertajuk Pengawasan dan Penanganan Ormas Berbadan Hukum Perkumpulan dan Yayasan di Bandung, Minggu (30/8/2026).

Fitra mengatakan, proses banding saat ini berjalan melalui mekanisme peradilan elektronik (e-Court). Ditjen AHU telah memberikan sanggahan atas memori banding yang diajukan PLK.

“Pada saat ini Ditjen AHU sudah melakukan sanggahan terhadap memori bandingnya, yaitu kontra [memori banding] yang sudah kita sampaikan di bulan Juli. Jadi pada intinya Ditjen AHU tetap pada keputusannya, yaitu membatalkan status badan hukum dari PLK,” ujarnya.

Dia berharap majelis hakim tetap konsisten dengan putusan pada tingkat pertama. Sebab, menurut Fitra, status badan hukum PLK yang telah dibatalkan turut memunculkan persoalan mengenai kedudukan hukum (legal standing) perkumpulan tersebut dalam mengajukan gugatan.

“Memang legal standing dalam menggugat pun juga sudah tidak valid lagi. Artinya sudah dipertanyakan lagi karena dia tetap menggunakan badan hukumnya, sedangkan badan hukumnya sudah kita cabut dan batalkan,” ujar dia.

Menurut Fitra, persoalan badan hukum PLK bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum, status badan hukum perkumpulan tersebut telah dibatalkan sebanyak tiga kali dalam proses yang berlangsung dari waktu ke waktu.

“Pada tahun 1984 Kementerian Hukum sudah mencabut, dan itu waktu pas permohonan manual,” ujarnya.

Fitra bilang, upaya pendirian kembali dengan nama yang sama kemudian terjadi ketika sistem pendaftaran badan hukum beralih ke mekanisme semi-elektronik hingga elektronik.

“Ketika ada permohonan semi-elektronik, kita juga melakukan pencabutan kembali karena PLK ini terus mencari peluang untuk mendaftarkan nama yang sama,” katanya.

Dia menjelaskan sistem elektronik pada saat itu belum memiliki mekanisme verifikasi sehingga memungkinkan adanya celah dalam proses pendaftaran. Namun, status badan hukum PLK yang kembali muncul tersebut akhirnya dibatalkan.

“Pas di (sistem) elektronik pun, ternyata memang ada celah dari mereka karena dalam pendaftaran yang elektronik tidak ada verifikasi. Nah, dia cari celah lagi nih, nah sudah kita batalkan yang pada saat ini 2025,” ujarnya.

Kementerian Hukum juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani persoalan PLK. Koordinasi tersebut berkaitan dengan aset milik Pemprov Jabar yang selama ini turut menjadi objek gugatan.