Tok! Gugatan PLK Ditolak PTUN Jakarta, Aset Pemprov Jabar Selamat dari Ancaman

Suara.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hukum yang melibatkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) melawan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan "gugatan tidak dapat diterima" atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) terhadap gugatan yang diajukan oleh PLK.

Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya penyelamatan aset negara yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Putusan yang diumumkan melalui sistem elektronik pada Rabu (8/7/2026) tersebut menegaskan validitas langkah hukum yang diambil pemerintah.

Hakim menetapkan bahwa lahirnya Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-08.AH.01.43 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000204.AH.01.08 Tahun 2017 Tanggal 10 April 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen tertanggal 28 Agustus 2025 adalah berasal dari adanya putusan pengadilan.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai objek sengketa tersebut masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, gugatan yang dilayangkan PLK tidak memiliki dasar hukum untuk diproses lebih lanjut di ranah peradilan tata usaha negara.

Kemenangan hukum ini disambut positif oleh pihak Kemenkum yang selama ini konsisten menjaga integritas administrasi hukum badan usaha.

“Kami sangat senang dengan adanya putusan PTUN ini. Artinya kewenangan negara untuk menjaga asetnya semakin kuat dari ancaman PLK,” kata Ketua Tim Kerja Advokasi Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Fitra Kadarina dalam keterangannya dikutip, Jumat (10/7/2026).

Fitra sebelumnya telah memaparkan fakta-fakta hukum mengenai status organisasi penggugat.

Berdasarkan data resmi yang tersimpan di Kemenkum, organisasi PLK sebenarnya tidak memiliki legalitas yang sah untuk bertindak atas nama entitas hukum yang berhak.

Badan hukum perkumpulan tersebut tercatat sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak tahun 1984.

Fakta sejarah dan administrasi ini menjadi basis kuat bagi Kemenkum untuk meyakini bahwa status yang digunakan PLK dalam persidangan saat ini tidak memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim TUN juga menyoroti keterkaitan perkara ini dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.